Nama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara setoran judi online alias judol. Pengamat meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi posisi Budi di kabinet. Langkah ini perlu dilakukan agar citra kabinet Merah Putih tetap bersih.
__________
“Pak Prabowo harus mengevaluasi atau mencopot posisi Budi Arie di Kementerian Koperasi. Apalagi akan ada ratusan triliun yang akan dikelola koperasi program Presiden,” kata Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie kepada wartawan di Jakarta, Senin, 19 Mei 2025.
Ia menyarankan agar penegak hukum tak ragu memeriksa Budi Arie—yang mantan Menteri Komunikasi dan Informatika—mengingat namanya sudah berulang kali disebut dalam persidangan.
“Penegakan hukum terhadap kasus ini penting, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memberi efek jera kepada pelaku yang terlibat,” jelas Jerry.
Dia juga mengingatkan konsekuensi hukum yang berpotensi diterima Budi lantaran namanya ikut tersebut. “Bisa saja (ikut terseret) jika memang ditemukan dua alat bukti yang cukup,” pungkas Jerry.
Pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, dakwaan JPU yang menyinggung nama Budi Arie harus didalami oleh aparat penegak hukum.
“Saya kira informasi ini perlu ditindaklanjuti oleh pihak penegakkan hukum. Informasi ini perlu didalami. Kalau memang terbukti secara hukum, saya kira tidak ada alasan lagi Presiden Prabowo untuk mempertahankan menteri seperti ini. Karena integritas bagi seorang menteri sangat fundamental,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, JPU, kala membacakan dakwaan pada Rabu, 14 Mei 2024, menyebut jika Budi Arie, saat menjabat sebagai Menkominfo, diduga meminta salah satu terdakwa, Zulkarnaen Apriliantony, untuk merekrut seseorang yang dapat mengumpulkan data situs judol. Zulkarnaen kemudian memperkenalkan Budi Arie dengan Adhi Kismanto.
Adhi, yang mempresentasikan kemampuan untuk crawling website judol di depan Menteri Budi, disuruh ikut seleksi tim khusus Kemenkominfo yang menangani judil. Sebenarnya dia tidak lulus seleksi karena tidak memiliki gelar sarjana. Namun, faktanya, dia tetap diterima bekerja di Kominfo atas atensi khusus dari Budi Arie .
Jaksa juga mengungkap bahwa, dalam pertemuan di sebuah kafe di Senopati, disepakati tarif penjagaan situs judi online sebesar Rp8 juta per situs. Dari jumlah tersebut, sebagaimana dakwaan jaksa, pembagian keuntungan diduga adalah 50 persen untuk Budi Arie, 30 persen untuk Zulkarnaen, dan 20 persen untuk Adhi Kismanto.
Budi Arie pernah membantah keras tudingan keterlibatannya pada 24 Desember 2024 lalu. Kala itu dia menegaskan, selama menjabat sebagai Menkominfo, tidak pernah ada kesepakatan atau aliran dana terkait praktik judi online.***
