JAKARTA—Program makan siang gratis untuk anak-anak atau free lunch for all children, plus minum susu di seluruh Indonesia menjadi program andalan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Melalui program ini, Prabowo-Gibran menjanjikan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, mendongkrak kualitas gizi anak sekolah, sekaligus menggerakkan ekonomi nasional. Realistiskah?
Mulanya Prabowo-Gibran mengatakan jika bantuan makan siang gratis hanya untuk siswa di sekolah. Namun, belakangan targetnya diperluas hingga untuk guru dan ibu hamil. Targetnya, kata pasangan calon (paslon) tersebut, untuk mengatasi problem stunting.
Prabowo juga pernah menyatakan bahwa sasaran bantuan makan siang gratis ini akan mencapai 82,9 juta orang. Dengan target tersebut, bila janji ini ditunaikan, maka Indonesia akan menjadi negara dengan bantuan makan siang gratis terbesar nomor dua di dunia setelah India.
Namun demikian, beberapa pihak menilai program tersebut tidak realistis. Ada beberapa pertimbangannya.
Dananya Dari Mana?
Capres Prabowo mengaku sudah punya hitung-hitungan untuk program ini. Kira-kira, kata dia, budgetnya mecapai USD30 miliar atau sekitar Rp465 triliun saban tahun. Jumlah itu hanya sedikit di bawah anggaran untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencapai Rp470 triliun.
“Mungkin (anggaran makan siang gratis) bisa lebih besar,” kata Prabowo, dalam sebuah pidato. Dia menyampaikan itu karena mempertimbangkan jumlah penerima bantuan yang bisa saja membengkak.
Lantas dananya dari mana? Menurut Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajat Wibowo, pihaknya telah menemukan empat ‘pohon duit’ untuk pendanaannya.
Pertama, melalui revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah Rp104 triliun. Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dari sini, menurut Tim Prabowo, ada potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih. Ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN). Keempat, digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.
Selain dari penerimaaan pajak yang akan digenjot melalui Badan Penerimaan Negara yang bakal dibentuk, Tim Prabowo juga akan melakukan mobilisasi dana kerja sama badan usaha (KBPU) serta dana Corporate Social Responsibility (CSR). Terkait skemanya, Tim Prabowo-Gibran belum menjelaskan.
Entah bagaimana caranya dana KPBU swasta, yang lumrahnya dipakai untuk proyek komersial yang bisa mencetak laba—seperti pembangunan jalan tol—bisa dimobilisasi untuk program bantuan sosial seperti makan gratis.
Lalu, berapakah sebenarnya kebutuhan dana untuk program ini jika dihitung berdasarkan data riil saat ini?
