Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus eks Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, dia bersaksi jika selama 10 tahun kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, dia tidak pernah melihat adanya pelanggaran konstitusi.
“Saya saksi hidup, sebagai tentara, saya tidak melihat adanya pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo,” begitu kata Luhut, usai mengunjungi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Senin, 31 Maret 2025.
Sebagaimana diketahui, narasi adanya dugaan Jokowi melakukan pelanggaran konstitusi muncul setelah pada 2024 lalu Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah batas usia pencalonan capres dan cawapres, sehingga Gibran Rakabuming Raka—putra sulung Jokowi—bisa maju untuk mendampingi Prabowo Subianto.
Luhut juga mengingatkan agar kebebasan demokrasi jangan sampai merusak budaya sopan santun bangsa. Dia menyampaikan itu untuk mengkritik para pengkritik Jokowi maupun Prabowo.
“Saya harus katakan agak keras, karena menurut saya sudah terlalu banyak keluar koridor. Pengamat tanpa data jelas membuat keruh pemerintah. Kita beri kesempatan Pak Prabowo memimpin,” katanya.
Luhut mengingatkan jika kritik yang disampaikan harus berdasarkan data. Agar jelas, bukan sekadar buruk sangka. Termasuk soal narasi adanya pelanggaran konstitusi di masa pemerintahan Jokowi.
“Saya titip satu hal: selesai Ramadan ini, mari tetap memelihara santun dan ramah tamah Indonesia. Jangan berburuk sangka. Saya saksi hidup sebagai pembantu Pak Jokowi selama sepuluh tahun,” kata Luhut
Luhut juga menyinggung pengkritik program prioritas besutan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja.
“Dulu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengkritik sana-sini. ‘Kan, itu sudah jalan. Kita harus kompak. Presiden Prabowo mendengarkan masyarakat,” katanya.*
