Perang Saudara Yaman
Pada Juli 2014, unjuk rasa meletus di Yaman setelah pemerintahan Hadi mengambil kebijakan memotong subsidi bahan bakar. Pada bulan September, pasukan keamanan Yaman menembaki pengunjuk rasa di ibu kota, Sanaa, dan menewaskan beberapa orang. Peristiwa itu memicu konfrontasi. Puncaknya terjadi pada akhir September 2014, Houthi berhasil mengambil alih sejumlah bagian-bagian kota. Pada akhir Januari 2015, dengan dukungan diam-diam dari Saleh dan pendukungnya di militer, pejuang Houthi menyerbu istana presiden. Alhasil, Hadi terpaksa mengundurkan diri.
Pada Februari 2015, Hadi muncul di Aden, kota komersial terbesar Yaman dan ibu kota Yaman Selatan sebelum penyatuan. Hadi menarik kembali pernyataan pengunduran dirinya. Dalam upaya untuk mengusir pemberontak keluar dari Sanaa, Hadi mengumpulkan dukungan untuk intervensi militer dari luar negeri.
Kampanye dukungan intervensi militer yang dipimpin Saudi dimulai pada bulan Maret 2015, ketika Hadi dan pemerintahnya melarikan diri ke Arab Saudi untuk minta perlindungan. Mohammed bin Salman, menteri pertahanan Arab Saudi saat itu, memperkirakan konflik akan berlangsung hanya beberapa bulan. Tapi konflik ternyata berlarut-larut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai upaya untuk menengahi resolusi pada Desember 2015. Tapi negosiasi yang difasilitasi PBB gagal menghasilkan kesepakatan.
Pengambilalihan Houthi atas Sanaa selesai pada Desember 2017. Bulan itu pejuang Houthi mengusir pasukan Saleh dari ibukota dan membunuh Saleh, setelah dia menyatakan kesediaannya untuk terlibat dengan koalisi pimpinan Saudi.
Dana pemberontakan Houthi sebagian ditopang oleh kontrol atas kota pelabuhan Hodeidah. Houthi menerima sebagian besar bea impor dan pendapatannya. Pada Juni 2018, koalisi pimpinan Saudi maju ke kota Hodeidah. Koalisi pimpinan Saudi berharap pemimpin Houthi menegosiasikan perjanjian damai yang menguntungkan koalisinya. Tapi rencana itu gagal. Pelabuhan Hodeidah merupakan jalur kehidupan untuk bantuan kemanusiaan ke Yaman, sehingga PBB campur tangan. Mereka menjadi penengah gencatan senjata yang mulai berlaku pada Desember 2018.
Sementara itu, kekuatan militer Houthi semakin canggih. Media barat menuding Pasukan Quds, klandestin Iran bertanggung jawab karena memasok senjata dan pelatihan militer Houthi. Kerja sama Houthi dengan Iran dibuka pada September 2019. Itu terjadi ketika pemimpin Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas pemrosesan minyak di Abqaiq, Arab Saudi, meskipun ada indikasi yang lebih kuat mengarah pada keterlibatan Iran.
Serangan terhadap Arab Saudi, dan kapal-kapal di lepas pantai Yaman, mendorong Amerika Serikat untuk menunjuk jaringan Houthi sebagai organisasi teroris pada Januari 2021. Tetapi penunjukan itu menimbulkan kekhawatiran atas potensi gangguan terhadap upaya perdamaian dan pengiriman bantuan kemanusiaan. Bulan berikutnya, setelah Presiden AS Joe Biden menjabat menggantikan Donald Trump, rencana penunjukan Houthi sebagai organisasi teroris dibatalkan.
Ketika Hamas Palestina menyerang Israel pada Sabtu (7/10/2023), Houthi memainkan posisinya yang strategis di konflik Palestina -Israel. Houthi mencegat kapal-kapal kargo yang berlayar dari maupun menuju ke Israel. Rudal demi rudal diluncurkan menyasar setiap kapal yang lewat. Strategi yang sederhana tapi menjadi momok bagi Paman Sam dan sekutunya.
