Suara tentang pangan masa depan menggema dari ruang diskusi kecil di Fisipol UGM. Di tengah himpitan krisis iklim dan sistem pangan yang makin eksploitatif, para akademisi, aktivis, hingga komunitas pesisir menggulirkan satu solusi bersama: pangan biru.
__________
Makanan dari laut dan perairan tawar ini diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjawab ketimpangan sosial-ekologis. Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Blue Food as Climate Solution” yang digelar belum lama ini, Departemen Sosiologi UGM dan Social Research Center (SOREC) menggandeng Climate Reality Indonesia dan Climateworks Centre untuk membedah potensi pangan biru di Indonesia.
Diskusi ini juga melibatkan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana, Kelompok Studi Kelautan, dan Komunitas Arah Pangan Fakultas Biologi UGM.
Pangan biru, atau blue food, merujuk pada makanan yang bersumber dari perairan seperti ikan, kerang, cumi-cumi, kepiting, hingga alga. Bukan sekadar menu makan siang, pangan biru menyimpan potensi besar sebagai solusi krisis iklim dan ketimpangan distribusi pangan.
Kepala Program Studi Sosiologi UGM, Hakimul Ikhwan, Ph.D., menekankan pentingnya pangan biru sebagai jalan keluar dari sistem pangan yang timpang dan tak berkelanjutan.
“Kita perlu bergerak menuju sistem yang berpihak pada komunitas lokal dan lingkungan. Pangan dari laut ini adalah bagian dari solusi. Ia dekat dengan sumber daya kita dan sarat nilai keadilan sosial,” ujar Hakimul Ikhwan seperti dilansir laman UGM, Kamis 12 Juni 2025.
Isu ini bukan sekadar akademik. Amanda Katili Niode, Manajer Climate Reality Indonesia, menyebut pangan biru sebagai peluang emas yang belum sepenuhnya disadari negara.
“Ini bukan cuma soal gizi atau konsumsi. Di tingkat lokal, pangan biru menyangkut hidup masyarakat pesisir, identitas budaya mereka, dan hak atas ruang hidup yang lestari,” tegasnya.
Amanda juga mengingatkan bahwa laut punya peran besar dalam kedaulatan pangan dan keadilan ekologis, namun sering diabaikan dalam kebijakan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor—akademisi, pembuat kebijakan, komunitas, hingga LSM—merupakan kunci agar potensi pangan biru tidak tinggal menjadi wacana.
“Pangan biru punya jejak karbon rendah, kandungan gizi tinggi, dan bisa jadi solusi stunting. Tapi hanya bisa terjadi kalau kita melibatkan masyarakat pesisir dan menjaga ekosistemnya,” ucap Amanda.
Guru Besar IPB, Prof. Luky Adrianto, Ph.D., turut menguatkan bahwa keberlanjutan pangan biru tak bisa dipisahkan dari ekosistem laut itu sendiri. “Pangan biru adalah jantung masa depan bangsa. Kalau kita ingin keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat, kita harus mulai dari kelestarian laut,” tuturnya.
Diskusi juga menyorot peran perempuan dalam sistem pangan biru. Sosiolog UGM, Fina Itriyati, Ph.D., mengangkat perspektif ekofeminisme. Menurutnya, perempuan di wilayah pesisir kerap menanggung dampak paling berat dari kerusakan alam karena peran ganda mereka sebagai pengelola rumah tangga dan pencari nafkah.
“Ekofeminisme biru bisa menjadi pendekatan penting untuk menghubungkan isu lingkungan dan keadilan gender dalam tata kelola sumber daya perairan,” kata Fina.
Bahari Susilo, pegiat desa maritim dari DIY, menambahkan bahwa pangan biru sejatinya sudah menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat pesisir. Namun sayangnya, sistem pasar yang memusat dan kebijakan yang tak berpihak kerap membuat nelayan dan petani tambak kehilangan kendali atas hasil panennya sendiri.
FGD ini bukan sekadar wacana akademik. Ia memotret kegelisahan dan harapan banyak pihak terhadap masa depan pangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Di tengah dunia yang makin panas dan pasar yang makin rakus, laut dan segala isinya menawarkan jalan keluar—asal dikelola dengan bijak, adil, dan melibatkan suara mereka yang selama ini terpinggirkan.***
