Menteri Agama RI Nasaruddin Umar bersama Wakil Menteri Agama RI Romo Syafi’i mengikuti Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024 yang digelar dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2024). Anggora DPR berpesan kepada mereka agar penyelenggaraan haji tahun 2025 jangan sampai seperti tahun 2024–yang dinilai banyak masalah hingga DPR periode sebelumnya membentuk panitia khusus atau pansus.
Dalam rapat tersebut, Menag Nasaruddin Umar berharap ada dukungan dan kerja sama dengan Komisi VIII DPR RI untuk memastikan kinerja Kemenag periode 2024–2029 lebih baik dari periode sebelumnya.
“Kami sangat yakin dengan arahan dan bimbingan Komisi VIII, insya Allah tantangan ke depan akan kita selesaikan dengan baik,” ucap Menag.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, Abdul Wachid, pun menyampaikan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.
“Kami berharap juga ini segera kontrak-kontrak yang kemarin dilakukan. Saya mendapatkan masukan, Pak, ada kontrak yang dilaksanakan oleh satu travel tahun 2023 sampai sekarang pembayaran belum lunas. Mohon ini Kementerian Agama mohon Pak Fadlul (Kepala BPKH) sampaikan ini belum lunas, padahal laporan 2023 sudah selesai. Di mana itu uangnya?” ujar Abdul Wachid.
Wachid berharap penggunaan kuota yang tak sesuai pada pelaksanaan haji 2024 tak terulang. Ia juga menyinggung komunikasi yang buruk dengan Kementerian Agama saat dipimpin oleh Yaqut Cholil Qoumas.
“Jadi, terus terang ini kaitannya dengan masalah kuota, jangan sampai terulang lagi. Kemarin kenapa kami harus melakukan Pansus dan Angket dikarenakan komunikasi kita jelek dengan mitra. Tidak ada yang namanya komunikasi, komunikasi yang baik,” ucap dia.
Wachid menilai Menag sebelumnya menganggap tokoh-tokoh di Komisi VIII DPR sebagai ‘anak bawang’.
“Kami dianggap ini Komisi VIII ini anak bawang semua. Kami kalau tidak melihat Pak Presiden, Pak Jokowi, sudah kita mau ramein sekalian. Dari (Yaqut) mulai menjadi menteri, kami sudah tidak dianggap, sampai masalah haji kami juga tidak dianggap,” tutur Wachid.
“Bayangkan, kami ini memimpin Panja Kuota Haji diputuskan 241 ribu, kami sudah tanyakan apakah ini tambahan dipakai untuk reguler atau bagaimana, Pak Menteri? ‘Tidak, pakai semua untuk reguler, tidak ada khusus’,” Wachid menirukan ucapan Menag Yaqut.
Ia mengatakan Menag tak mengikuti keputusan rapat kerja di DPR RI hingga keputusan presiden terkait kuota haji. Ia mewanti-wanti hal ini kepada Kementerian Agama yang baru dipimpin oleh Nasaruddin Umar.
“Terbaru 241 ribu, kita potong 8 persen ya, untuk haji khusus, tapi ternyata keputusan Panja kami tidak dianggap. Keputusan daripada Panja ke Raker, sampai keputusan presiden ya, keputusan biaya haji Rp93 juta itu, keputusan sampai sudah di tingkat presiden tidak dipakai,” imbuh dia.
Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKB, Maman Imanul Haq, meminta Menag Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri M. Syafi’i harus punya komunikasi yang baik dengan DPR terutama Komisi VIII. Ia meminta komunikasi yang buruk di era Menag sebelumnya terulang.
“Mohon pak menteri dua titik penting itu jangan sekali kali tidak berkomunikasi dengan DPR. Dengan komisi VIII. Komunikasinya harus lancar,” kata Maman.
Maman menilai jika periode Kemenag sebelumnya merupakan periode terburuk. Hal itu ditandai dengan Komisi VIII DPR yang tak dianggap ada.
“(Menag) periode kemarin adalah periode terburuk di Komisi VIII hubungan dengan menteri, menteri agama. Kami dianggap tidak ada. Staf-staf khusus tiba tiba berkuasa. Penunjukan petugas petugas haji ternyata ditunjuk orang-orang dekatnya yang tidak profesional yang tidak bekerja dan lain sebagainya,” ujar dia.
Untuk itu, ia meyakini jika Nasaruddin bisa membawa komunikasi Kemenag dengan Komisi VIII bisa berjalan lancar.
Dia menyinggung M Syafi’i, yang sempat bersumpah di depan Kakbah akan membawa Kemenag menjadi bersih.
“‘Romo tolong Romo, Romo (sapaan akrab Syafii)’ itu pernah sumpah di Kakbah, bahwa Kementerian Agama ini harus bersih dan lain sebagainya. Saya akan tagih dia ketika hari ini jadi pejabat,” ujar dia.*
