Dampak pada Gus Yahya: Legitimasi Menguat, Beban Klarifikasi Membesar
Sikap para kiai sepuh memperkuat posisi moral Gus Yahya. Prosedur pemakzulan yang dinilai tidak sah memberi ruang baginya mempertahankan legitimasi. Namun, ia tetap diminta menjelaskan dugaan kekeliruan yang disorot forum.
Dukungan pesantren besar seperti Tebuireng, Ploso, dan Lirboyo menunjukkan kecenderungan NU kultural pada penyelesaian dialogis, bukan pemecatan sepihak.
Kalimatnya jelas: legitimasi bertambah, tetapi tanggung jawab ikut membesar.
Dampak pada Rais Aam: Otoritas Diakui, Prosedur Dipersoalkan
Rais Aam KH Miftachul Akhyar sebelumnya menegaskan bahwa pemakzulan sudah berlaku.
“Terhitung 26 November 2025 pukul 00.45, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat Ketum PBNU. Semua atribut dan wewenang ketua umum dicabut,” ujarnya di PWNU Jatim, 29 November 2025.
Namun, keputusan Tebuireng membuat langkah Syuriyah kembali berada dalam sorotan. Para sesepuh meminta prosedur diperbaiki dan dialog dibuka. Tekanan moral kepada Rais Aam meningkat, terutama untuk meninjau ulang agenda penetapan Pj Ketum.
Ancaman Dualisme Menguat
Jika pleno Syuriyah tetap berjalan dan menetapkan penjabat ketua umum, PBNU menghadapi risiko dual leadership. Fragmentasi struktural bisa terjadi.
Jika pleno ditunda, peluang islah terbuka lebih lebar.
Situasi ini membuat PBNU berada pada titik paling rapuh dalam satu dekade terakhir. Satu langkah keliru dapat membuka jalan perpecahan struktural.
Dampak bagi NU Kultural: Para Sesepuh Ambil Posisi Penjaga Marwah
Para sesepuh menegaskan bahwa langkah mereka bukan untuk memenangkan salah satu kubu, melainkan menjaga martabat NU.
KH Umar Wahid menggambarkan NU sebagai pasien di IGD—kritis tetapi masih bisa diselamatkan.
Tokoh senior seperti KH Ma’ruf Amin dan KH Said Aqil Siradj menyerukan islah, sementara pesantren besar di Jawa Timur memikul peran sebagai penyeimbang moral.
Pengamat dan Publik: Seruan Islah Menguat
Peneliti politik BRIN, Lili Romli, mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan dapat merusak kepercayaan publik.
“NU adalah organisasi besar. Konflik seperti ini jangan dibiarkan berlarut. Jalan terbaik adalah islah atau percepatan Muktamar,” ujarnya awal Desember 2025.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga berharap “badai cepat berlalu” agar NU kembali fokus pada agenda masyarakat.
Media arus utama menilai penyelesaian elegan diperlukan agar NU tidak terseret polarisasi politik nasional.
