Ketua MPR RI sekaligus Ahmad Muzani mengharapkan agar pemerintah dan DPR RI bersama akademisi segera mengkaji gagasan Presiden Prabowo, yang mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra tersebut mengusulkan agar parlemen mulai membahasnya tahun depan. Perlu segera dibahas karena, menurut dia, untuk mewujudkan gagasan itu, perlu revisi aturan Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
“Karena ini Pilkada baru selesai, gubernur akan dilantik, wali kota dilantik, bupati dilantik, maka setelah itu kami akan minta dilakukan kajian-kajian dulu di DPR, setelah itu dilakukan pembahasan-pembahasan. Ya, mungkin 2025 lah,” kata Muzani kepada awak media, di Bogor, Jawa Barat, Ahad, 15 Desember 2024.
Muzani mengaku, bila dia berbicara mewakili partainya, maka Gerindra menyetujui usulan yang disampaikan ketua umumnya itu.
“Kalau Gerindra tidak ada problem. Tidak ada masalah. Gerindra setuju kepala daerah dipilih oleh DPRD. Tidak ada masalah. Gerindra setuju,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Alasannya adalah untuk menekan biaya pemilu, yang menurut dia tidak sedikit. Secara lebih spesifik Prabowo menyinggung mahalnya sistem Pilkada di Indonesia.
Ketua Umum Partai Gerindra itu membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India. Dia menilai, sistem pilkada di negara-negara itu lebih efisien.
“Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo, ketika berpidato pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam, 12 Desember 2024.
Menurut dia, anggaran untuk Pilkada bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat. “Bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” katanya.***
