Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan kesiapan mereka menambah anggaran Rp100 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menkeu Sri Mulyani optimistis program ini bakal kian mendorong pertumbuhan ekonomi. Benarkah?
__________
Sebagaimana jamak diketahui, awalnya pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk MBG tahun 2025 ini. Dengan pagu tersebut, pemerintah mematok target awal untuk 17,9 juta penerima—terdiri dari 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Namun, di tengah berjalannya program, Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar MBG bisa menjangkau 82,9 juta penerima pada November. Presiden meyakini, jika target penerima MBG ditingkatkan, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat juga bakal terdorong, karena bakal makin banyak uang beredar di masyarakat.
Optimisme Presiden itu didukung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pada Februari lalu, Sri Mulyani mengungkapkan jika Program MBG diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional.
“Program ini akan memberikan kontribusi ke Produk Domestik Bruto sebesar 0,7 persen, melibatkan sekitar 185.000 tenaga kerja, serta berpotensi mengurangi kemiskinan sebanyak 0,19 persen,” ujarnya, dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta, 11 Februari 2025 lalu.
Merespons target Presiden yang didukung Menkeu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan jika perlu tambahan Rp100 triliun untuk merealisasikannya.
Gayung pun bersambut. Kemenkeu memutuskan menambah dana Rp100 triliun lagi untuk MBG—agar target 82,9 juta penerima manfaat pada kuartal IV 2025 terpenuhi. Dengan penambahan anggaran ini, total alokasi dana untuk Program MBG akan mencapai Rp171 triliun.
“Di APBN kami siagakan tambahan Rp100 triliun—jika benar (program MBG) bisa menjangkau 82,9 juta penerima,” kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat, 23 Mei 2025 akhir pekan lalu.
Anggaran itu, kata Suahasil, telah dicadangkan dalam APBN 2025. Namun, realisasi penyalurannya akan disesuaikan dengan progres pelaksanaan program di lapangan.
‘Jauh Panggang Dari Api’
Optimisme pemerintah terkait MBG dan dampaknya itu disambut kritik dari berbagai pihak.
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), misalnya, menilai MBG yang diproyeksikan menelan biaya hingga Rp 217,8 triliun itu belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi—yang menurut catatan Fitra stagnan di angka 4,87 persen pada kuartal I 2025.
“Program MBG yang digadang akan memberikan multiplier effect pada sektor UMKM, petani, peternak dan nelayan justru belum dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ujar Sekretaris Jenderal Seknas Fitra, Misbah Hasan, dalam diskusi yang disiarkan secara daring, Jumat, 23 Mei 2025.
