Menurut Misbah, pemerintah perlu legawa mengakui bahwa masih banyak persoalan dalam pelaksanaan program MBG. Dengan mengakuinya, kata Misbah, pemerintah bisa segera melakukan evaluasi dan perbaikan—bahkan menghentikan program jika terbukti tidak efektif.
Apalagi, menurutnya, program ini sudah mengambil porsi terbesar dalam struktur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menurut pandangan Misbah, MBG merupakan kebijakan yang ‘jauh panggang di atas api dari prinsip produktif’. Alih-alih memberi dampak nyata, kata dia, beban anggaran yang besar justru mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Karena terlalu dipaksakan, menurut Misbah, program MBG berpotensi mengorbankan program-program prioritas lain yang tak kalah penting, seperti pembangunan infrastruktur, upaya mitigasi perubahan iklim, dan layanan dasar bagi masyarakat.
Sebelumnya, pada April lalu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengungkapkan bahwa realisasi anggaran MBG yang baru mencapai 2,04 persen dari pagu Rp71 triliun. Capaian per 16 April 2025 itu dinilainya tidak akan efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.
Wijayanto juga menilai bahwa kebijakan MBG masih bersifat sentralistis. Hanya memberikan stimulus kepada kelompok tertentu.
“MBG tidak akan efektif mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Perlu segera dikalibrasi dan target-target penting perlu direvisi,” ujar Wijayanto, dikutip dari Bloomberg Technoz, 16 April 2025.
Wijayanto juga menilai, rendahnya realisasi anggaran membuat target 82,9 juta penerima MBG pada akhir 2025 menjadi tidak realistis.
Dia memberikan gambaran program serupa di Brazil–yang menjadi bagian dalam program Bolsa Família. Kata Wijayanto, target 22 juta penerima manfaat program itu baru bisa dicapai dalam 11 tahun.
Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Asal….
Pada bagian lain, menurut Guru Besar Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Tumiran, MBG bisa menjadi pendongkrak perekonomian Indonesia jika benar-benar mengandalkan 100 persen bahan dan industri dalam negeri.
Kata dia, MBG memang bakal menciptakan permintaan besar terhadap bahan pangan, seperti beras, telur, dan daging, serta sarana penyajian seperti foodtray, sendok, tisu, dan alat dapur lainnya. Permintaan ini membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru—terutama di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sayangnya, lanjut Tumiran, ketika PHK terjadi di mana-mana, Kementrian Perdagangan (Kemendag) malah mau membebaskan impor foodtray. Kebijakan ini, menurut Tumiran, bakal menghambat industri perangkat makan ini di dalam negeri.
Padahal, kata dia, kebutuhan 82 juta foodtray untuk kegiatan MBG semestinya bisa dipenuhi oleh produk lokal.
Membebaskan impor foodtray, menurut Tumiran, berlawanan dengan tujuan Presiden Prabowo menjalankan program MBG—di mana salah satu tujuannya adalah menggerakan ekonomi dalam begeri.
“Kenapa enggak kita disiapin (memproduksi foodtray)? Apa kerja menteri terkait? Menteri Perindustrian, misalnya, ya dikerjain. Industrinya (harusnya) tumbuh, dong. Menteri Tenaga kerja, gimana mendorong tenaga kerja terampil untuk bisa mencetak peralatan-peralatan itu? Sekarang lapangan kerja susah, gimana? Masa’ pemerintah ngasih makan, kemudian bapaknya enggak dikasih kerjaan?” kritik Tumiran, dikutip dari keterangan resminya pada Jumat, 23 Mei 2025.
Dewan Pakar Majalah Listrik Indonesia ini menyarankan agar pemerintah memperkuat kebijakan afirmatif yang berpihak pada industri nasional. Menurutnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari jumlah anak yang mendapat makanan bergizi, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu memberdayakan potensi ekonomi dalam negeri.
“Jangan sampai niat baik Presiden justru dilemahkan oleh kebijakan impor yang tidak berpihak pada rakyat,” pungkasnya.***
— Anugerah Fajar | Faried Wijdan
