Bantahan Kedubes Iran baru terbit hampir sebulan setelah laporan beredar. Sasarannya bukan hanya Iran International, tetapi juga media di Indonesia yang ikut menyiarkannya.
Polemik laporan Unit 4000 Garda Revolusi Iran (IRGC) memasuki babak baru. Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta tidak hanya membantah isi laporan Iran International, tetapi juga menyoal media Indonesia yang memuat ulang laporan tersebut.
Pernyataan resmi Kedubes itu dimuat Sindonews pada Jumat, 25 September 2026. Pada hari yang sama, laman Media ABI milik Ahlulbait Indonesia ikut menyiarkannya.
Dalam pernyataan itu, Kedubes menolak tegas seluruh klaim dalam laporan yang mereka sebut berjudul “Iran Sedang Mempersiapkan Operasi Maritim di Asia, dengan Fokus pada Selat Malaka dan Tanjung Priok”. Menurut Kedubes, isi laporan itu tidak benar, tidak kredibel, tidak transparan, dan tidak dapat diverifikasi.
Kedubes juga mengarahkan kritiknya ke media dalam negeri. Pemuatan ulang laporan oleh sejumlah media Indonesia, menurut Kedubes, menyimpang dari etika jurnalistik profesional dan bisa merusak reputasi media yang menyiarkannya. Kedubes menyebut Iran International sebagai media penentang Iran yang didukung dan didanai Israel.
Kedubes pun membeberkan motif yang mereka tangkap di balik penyebaran laporan itu. Tujuannya, menurut Kedubes, adalah untuk “merusak hubungan historis dan bersahabat” antara Iran dan Indonesia, dua negara Muslim besar. Penyebaran itu juga dinilai sejalan dengan sikap para penentang Iran dan bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Pernyataan tersebut tidak merinci media mana saja yang dimaksud. Kedubes juga tidak mencantumkan nama pejabat penanda tangan maupun langkah lanjutan yang akan ditempuh.
Iran International sebelumnya menyatakan tidak terikat pada pemerintah mana pun. Menurut CNBC Indonesia, jaringan media berbahasa Persia itu dimiliki Volant Media UK Ltd.
Sebelumnya, mantan Duta Besar RI untuk Iran Dian Wirengjurit meragukan ancaman Unit 4000 terhadap Tanjung Priok dalam siniar Madilog, Sabtu, 3 Oktober 2026.
Bantahan yang Datang Terlambat
Bantahan Kedubes terbit hampir empat pekan setelah laporan asli beredar. Laporan berjudul “IRGC Unit 4000 plans attacks on shipping in East Asia, sources say” itu ditulis Mojtaba Pourmohsen dan terbit pada 31 Agustus 2026.
Laporan itu masuk ke ruang publik Indonesia lewat media daring nasional. Pada Kamis, 10 September 2026, Sindonews mengulasnya dengan judul bertanda tanya, “Unit 4000 IRGC Iran Disebut Targetkan Tanjung Priok Indonesia, Benarkah?” Empat hari kemudian, CNBC Indonesia mengutip laporan yang sama dan mencatat belum ada pernyataan dari pihak Iran.
Dalam rentang itu, pihak yang lebih dulu bersuara justru organisasi yang namanya diseret. Pada Minggu, 13 September 2026, Ketua Umum Ahlulbait Indonesia (ABI) Zahir Yahya menyatakan dirinya dan Abdullah Assegaff tidak memiliki keterlibatan dengan IRGC, termasuk Unit 4000. Esoknya, ABI menyampaikan hak jawab resmi lewat akun Instagram.
ABI menyampaikan catatan yang menyentuh inti persoalan. Menurut ABI, informasi dari sumber anonim tetap memerlukan pengujian, dan pengutipan oleh media lain tidak dengan sendirinya mengubah informasi itu menjadi fakta yang terverifikasi. ABI juga menyayangkan tidak adanya kesempatan konfirmasi sebelum nama tokohnya disebut.
Sikap Berbeda di London
Kedubes Iran di negara lain menempuh langkah yang lebih keras. Pekan lalu, Kedubes Iran di Inggris mengecam spekulasi media Inggris yang mengaitkan Iran dengan insiden di pangkalan udara RAF Fairford, sekaligus mengancam menempuh jalur hukum atas pemberitaan yang dinilai menyesatkan.
Di Jakarta, Kedubes Iran berhenti pada peringatan soal etika dan reputasi. Tidak ada ancaman hukum maupun pengaduan ke Dewan Pers yang disebut dalam pernyataannya.
Narasi yang Terus Bertambah
Sementara bantahan berjalan, narasi Iran International terus bertambah. Media itu mengklaim komandan Unit 4000, Rahman Moghaddam, ternyata selamat dari serangan Israel dan kini memimpin perencanaan operasi di Selat Malaka dan Selat Bangka.
Klaim itu bertolak belakang dengan pengungkapan Israel pada April 2026. Saat itu, Mossad, Shin Bet, dan militer Israel menyebut Moghaddam sebagai kepala Unit 4000 yang terkena serangan Angkatan Udara Israel pada awal Operasi Rising Lion.
Menurut sumber Iran International yang dikutip CNBC Indonesia, Unit 4000 sengaja merekrut warga non-Iran agar Teheran bisa menyangkal keterlibatan bila operasinya terbongkar. Media Sri Lanka Guardian bahkan menulis bahwa salah satu WNI yang dituduh sebagai rekrutan disebut terkait serangan di Sri Lanka. Seluruh rincian itu bersandar pada informan tanpa nama.
Dari Mitra Menjadi Sasaran
Empat tahun lalu, Tanjung Priok justru menyambut Angkatan Laut Iran sebagai tamu. Pada November 2022, kapal perang IRINS Dena-75 bersandar di Priok dalam misi perdamaian.
Komandannya, F Fattahi, menyebut misi itu bertujuan mengamankan jalur lalu lintas internasional, khususnya bagi kapal komersial Iran. Kini, pelabuhan yang sama disebut dalam laporan sebagai sasaran serangan.
Celah Pertahanan Siber
Penyebaran laporan ini menyingkap ruang yang belum terjaga. Pengamat pertahanan Laksamana Muda TNI (Purn.) Surya Wiranto menilai peperangan elektronik kini bergeser ke ranah siber, sementara Indonesia masih tertinggal.
“Kita agak tertinggal sedikit ya dari negara lain, tapi kita berusaha untuk tetap menyesuaikan,” kata Surya dalam program One on One SINDOnews, 16 September 2026.
Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sekitar 5,16 miliar anomali trafik internet sepanjang 2025, atau rata-rata 182 potensi serangan siber per detik. Namun, kapasitas pemantauan BSSN disebut belum mencapai 10 persen dari seluruh trafik internet nasional.
Angka itu mengukur ancaman teknis seperti perangkat lunak berbahaya. Belum ada lembaga negara yang secara terbuka memaparkan pemantauan operasi pengaruh asing melalui pemberitaan.
Pemerintah Belum Bersikap
Hingga pertengahan September, Sindonews mencatat belum ada konfirmasi resmi pemerintah Indonesia bahwa Tanjung Priok benar-benar menjadi target Unit 4000. Penelusuran redaksi hingga Senin, 5 Oktober 2026, juga belum menemukan tanggapan resmi Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, TNI, maupun BSSN.
Sementara itu, eskalasi di Timur Tengah belum mereda. Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan aksi militer terhadap Iran bisa berlanjut setelah pemilu sela 3 November jika negosiasi gagal.***
