Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Sabtu, 2 Februari 2025, mengumumkan penerapan tarif sebesar 25 persen terhadap barang-barang asal Amerika Serikat (AS) senilai 155 miliar dolar Kanada, atau sekitar USD106,5 miliar. Kebijakan ini adalah balasan atas kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump.
Trudeau, sebagaimana dilaporkan thecanadianpressnews, menjelaskan bahwa tarif 30 miliar dolar Kanada akan mulai berlaku pada Selasa, 3 Februari 2025. Sementara sisanya, 125 miliar dolar Kanada, akan diterapkan dalam 21 hari ke depan.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Ottawa.
Langkah ini diambil setelah Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif 25 persen terhadap semua produk asal Kanada dan Meksiko, kecuali produk energi Kanada yang dikenakan bea masuk 10 persen.
Trudeau menegaskan bahwa kebijakan tarif tersebut tidak hanya merugikan Kanada, tetapi juga perekonomian AS. Ia pun mengimbau warga Kanada untuk membeli produk dalam negeri dan berlibur di dalam negeri, sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian nasional.
Selain langkah tarif, Trudeau menyebut bahwa Kanada tengah mengkaji sejumlah langkah non-tarif terkait mineral penting, pengadaan energi, dan berbagai kemitraan strategis lainnya.
China Ikut Bereaksi
Di Beijing, pemerintah China juga mengecam kebijakan tarif baru yang diberlakukan AS terhadap Beijing.
Dalam pernyataan resmi pada Ahad, 2 Februari 2025, Kementerian Perdagangan China menyatakan “dengan tegas menentang” keputusan AS dan akan mengambil tindakan balasan untuk melindungi kepentingannya.
Trump sebelumnya mengumumkan tarif tambahan sebesar 10 persen untuk impor dari China, di luar bea masuk yang telah lebih dulu diterapkan.
Menanggapi kebijakan ini, Kementerian Perdagangan China menyatakan akan membawa permasalahan ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). China menilai pengenaan tarif sepihak oleh AS sebagai tindakan yang melanggar aturan perdagangan global.
“Tindakan ini tidak hanya tidak menyelesaikan permasalahan AS sendiri, tetapi juga mengganggu kerja sama ekonomi dan perdagangan global,” demikian pernyataan kementerian melansir laporan arabnews.
