Kala jadwal pendaftaran Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) serta Pemilihan Umum (Pemilu) kian dekat, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku memiliki data lengkap soal arah partai politik (parpol) yang ada di Indonesia. Pernyataan yang mengundang kontroversi. Menteri dan parpol menganggapnya wajar. Sementara pegiat hukum dan hak asasi manusia (HAM) menilainya sebagai masalah serius dalam kehidupan demokrasi.
Pengakuan Jokowi itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023. “Saya tahu dalamnya partai seperti apa. Ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi sengaja melontarkannya di hadapan para relawan yang dulu mendukungnya menjadi presiden, dengan tujuan untuk mengingatkan agar tidak salah memilih pemimpin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Jokowi mengaku telah memiliki data seluruh partai itu dari intelijen baik dari kepolisian, TNI maupun BIN. “Informasi yang saya terima komplet dari intelijen. Informasi-informasi angka, data, survei semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya presiden, karena langsung ke saya,” kata Jokowi.
“Ini saya ulang, tetapi ini penting: 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan negara kita bisa melompat menjadi negara maju atau kita terjebak dalam midddle income trap. Kepemimpinan itu sangat menentukan,” kata Jokowi.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, sebagai presiden, Jokowi bisa mengetahui apa pun, termasuk persoalan internal partai politik yang dilaporkan pihak intelijen negara. “Menteri saja punya (data laporan intelijen) apalagi presiden,” ujar Mahfud, usai menghadiri jalan sehat di kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta Pusat, Minggu, 17 September 2023.
Menurut Mahfud, mengetahui informasi intelijen merupakan bagian dari tugas presiden, baik meliputi partai politik maupun keamanan, hukum, dan isu sensitif yang berkembang di masyarakat. Ia menyebut, presiden di negara manapun harus mengetahui persoalan tersebut. Kata Mahfud, menteri koordinator (menko) juga bisa mendapatkan laporan itu, namun dalam kurun waktu tiga puluh hari atau satu bulan. “Kalau presiden tiap hari. Pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa. Punya data parpol itu biasa, dan tahu semua,” tutur Mahfud.
Mahfud juga menjelaskan jika informasi intelijen yang Jokowi dapatkan dijamin oleh Undang-undang (UU) Nomor 17/2011 tentang Intelijen Negara. Laporan ke presiden terkait kondisi partai politik tidak hanya karena saat ini sudah menjelang pemilihan umum (Pemilu). Menurutnya, perintah undang-undang menyatakan intelijen negara melaporkan ke presiden setiap saat. “Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol,” kata Mahfud.
Politikus PDI-P Masinton Pasaribu menganggap wajar jika Presiden Jokowi mengaku tahu internal hingga arah partai politik di Indonesia, berbekal data intelijen. “Tentu yang namanya presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan, beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan. Baik itu ada BIN (Badan Intelijen Negara), ada intelijen kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain,” ujar Masinton kepada wartawan, di bilangan Jakarta Selatan, Sabtu, 16 September 2023. Menurutnya, hal itu adalah konsekuensi logis dari jabatan kepala negara.
Masinton juga menganggap wajar bila instrumen intelijen itu menyampaikan kepada presiden segala jenis data, termasuk data internal partai politik. “Tentu seluruh informasi itu kan disampaikan kepada presiden. Dan tentu ya logis kalau presiden pasti tahu. Begitu,” kata Masinton.
