Jalan Mulus Kontrak Freeport dan Janji Manis Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo berbincang dengan CEO Freeport McMoran Inc Richard C. Adkerson saat meninjau pertambangan Gasberg di Mimika, Kamis (01/09/2022). FOTO: Getty Images
Jokowi: 80 Persen Keuntungan buat Negara

Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa, dari penambahan kepemilikan saham hingga 61 persen, diperkirakan 80 persen keuntungan PTFI akan masuk ke negara, baik dalam bentuk royalti, PPh badan, PPh karyawan, bea ekspor, maupun bea keluar.

“Sekali lagi, kalau kita bicara Freeport, itu bukan milik Amerika lagi, tetapi sudah menjadi milik negara kita, Indonesia,” kata Presiden Jokowi di Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.

Bacaan Lainnya

Jokowi juga mengungkap bahwa proses pengambilalihan sebagian besar saham Freeport dilakukan secara diam-diam oleh pemerintah Indonesia, dengan waktu kurang lebih 3,5 tahun.

“Pengambilalihannya pakai uang. Tidak pakai kekuatan, tetapi pakai uang. Uangnya ngambilnya dari Amerika, kita bayar ke Freeport. Dalam empat tahun pasti lunas, insya Allah tahun ini sudah lunas,” ujar Jokowi.

Sebagai informasi, pada Desember 2018, Indonesia resmi mengakuisisi PTFI lewat holding BUMN pertambangan, PT Inalum (Persero) atau MIND IDE, dengan nilai akuisisi mencapai USD3,85 miliar atau setara Rp55,8 triliun.

Untuk membeli 51 persen saham Freeport, Inalum menerbitkan surat utang global senilai USD4 miliar atau sekitar Rp57 triliun, yang merupakan obligasi terbesar yang pernah diterbitkan Indonesia.

Namun demikian, di tengah janji-janji manis pemerintah terkait PTFI itu, masih muncul masalah dengan masyarakat adat Papua. Apakah benar 80 persen keuntungan PTFI bakal mengalir ke Indonesia, sebagaimana janji Presiden Jokowi? Apakah bermanfaat bagi masyarakat adat?

Kita tunggu saja.■

Pos terkait