Mengutip buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri karya M. Zein Hassan, karena hubungan baik antara Palestina dan NU, negeri para nabi itu bahkan sudah mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1944. Untuk mengampanyekan pengakuan tersebut, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dan seorang saudagar kaya Palestina bernama Muhammad Ali Taher menyiarkan dukungan rakyat Palestina untuk kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio dan media berbahasa Arab, pada 6 September 1944.
“Berita tersebut dua hari berturut-turut kami sebarluaskan. Bahkan harian Al Ahram yang terkenal telitinya juga menyiarkan,” tulis Zein Hassan.
Kedua tokoh tersebut juga aktif melobi negara-negara di Timur Tengah yang berdaulat di Liga Arab, agar juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Walhasil, berkat upaya Palestina, dukungan terus mengalir untuk bangsa ini.
Upaya pembelaan PBNU terhadap Palestina berlanjut pada tahun 1947. Dalam buku Berangkat dari Pesantren (2013) tertulis, pada tahun tersebut Saifuddin Zuhri—menteri agama di era pemerintahakn Sukarno—mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa hak bangsa Arab atas Palestina bersendikan atas sejarah, kejadian, kenyataan, keharusan keadilan, dan perikemanusiaan; sementara hak bangsa Yahudi atas Palestina bersendikan pada ketamakan dan perampasan semata.
Pernyataan Saifudin merupakan hasil sidang ormas-ormas Islam yang tergabung di dalam Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi—di mana NUtermasuk di dalamnya—yang berlangsung di Yogyakarta pada 18 Desember 1947. Sidang tersebut khusus membahas masalah Palestina.
Sidang menghasilkan tiga keputusan. Pertama, menganjurkan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk membantu perjuangan Palestina. Kedua, menganjurkan kepada Pemerintah RI agar menetapkan sikapnya untuk membantu perjuangan bangsa Arab di Palestina. Ketiga, mengharap agar Dewan Keamanan PBB meninjau kembali keputusan Pleno PBB tentang pembagian Palestina, yang menjadi sebab terganggunya ketenteraman dunia.
