Guru Besar FHUI Hikmahanto Juwana mengkritik dominasi Trump dalam Board of Peace. “Sebagai Chairman, kedudukan Trump tidak tergantikan kecuali ia secara sukarela mengundurkan diri. Trump yang menentukan siapa negara yang bisa menjadi anggota, bahkan bila ada sengketa, Trump memiliki keputusan akhir,” tulisnya dalam analisis di Republika.
Kritik Publik dan Peringatan untuk Indonesia
Pakar geopolitik Timur Tengah, Dina Sulaeman, melalui akun X pribadinya menilai pernyataan Teddy sebagai pembelaan pemerintah yang bermasalah. “Membingkai hilangnya ratusan nyawa di Gaza sebagai ‘kemajuan’ adalah bentuk penghalusan genosida yang berbahaya. Nyawa rakyat Palestina bukan sekadar angka di grafik statistik politisi,” cuitnya.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengingatkan agar Indonesia selalu menyimpan opsi keluar jika Board of Peace melenceng dari tujuan awal.
“Kalau Board of Peace benar-benar menjadi Board of Trump yang bertentangan dengan platform agenda politik luar negeri RI dan hukum internasional, sebaiknya Indonesia keluar,” ujarnya.
Zulfikar Rakhmat, yang juga direktur Indonesia-MENA desk di Centre for Economic and Law Studies Jakarta, sebelumnya mengkritik keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Februari 2026, ia menyatakan kekhawatiran bahwa Indonesia akan digunakan untuk melegitimasi pendudukan Israel di Gaza.
Klarifikasi Pemerintah
Menanggapi kritik publik, Kementerian Luar Negeri pada Februari 2026 menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia di Gaza bersifat kemanusiaan.
Dalam pernyataan resminya, Kemenlu menyatakan mandat pengiriman tentara Indonesia “bersifat kemanusiaan dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Kepolisian Palestina.”
Presiden Prabowo juga menyatakan kesiapan menarik diri dari Board of Peace jika dinilai gagal memajukan kemerdekaan Palestina, menurut pernyataan Wakil Ketua MUI Muhammad Cholil Nafis setelah bertemu presiden.
