Pengamat menilai, pengunduran diri Hasan Nasbi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/(PCO) setelah 8 bulan menjabat berkaitan dengan evaluasi Presiden Prabowo terhadap komunikasi politik Istana dan kurang ‘kliknya’ Prabowo dan PCO.
__________
Beberapa hari sebelum Hasan Nasbi mengajukan surat pengunduran diri pada Senin, 21 April 2025, Istana telah menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) presiden. Prasetyo ditunjuk pada Kamis, 17 April 2025.
Soal penunjukan Prasetyo, Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, pernah mengatakan jika itu menunjukkan ketidakpuasan Prabowo atas kinerja PCO.
“For all, ini sebagai bentuk bagaimana kekecewaan Presiden sebenarnya kepada PCO, yang memang kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi,” ujar Adi kepada wartawan, Jumat, 18 April 2025—atau sehari setelah penunjukan Prasetyo.
Adi pun mengingatkan, Prabowo sebelumnya sempat mengakui secara terbuka bahwa komunikasi politik anak buahnya tidak berjalan baik. Selain itu, beberapa blunder Hasan Nasbi dinilai memperburuk citra Istana.
Salah satunya, menurut Adi, Hasan dianggap meremehkan kasus teror kepala babi kepada jurnalis Tempo. “Alih-alih memberikan pernyataan simpatik, PCO justru menganggap persoalan kepala babi itu sebaiknya dimasak saja,” ujar Adi.
Selain itu, Hasan pernah membuat status di platform X yang menyebut aksi protes terhadap Revisi UU TNI sebagai tindakan provokatif. Cuitan itu menuai kecaman publik.
Karena itu, Adi menilai wajar jika Prabowo akhirnya menunjuk orang dekatnya, Prasetyo Hadi, untuk menjadi juru bicara resmi Presiden. Prasetyo, yang merupakan kader Partai Gerindra, dinilai lebih mampu memahami gaya komunikasi Prabowo.
“Prabowo ingin memastikan komunikasi pemerintah ke depan lebih terkendali dan tidak menimbulkan kontroversi,” ujar Adi.
Presiden – CPO Kurang Dekat
Sementara itu, pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menilai penunjukan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai jubir presiden menunjukkan kurangnya kedekatan antara presiden dan PCO.
“Menunjuk Mensesneg bisa menjadi sinyal kuat adanya keinginan (untuk) merekonfigurasi alur komunikasi presiden ke publik dengan menempatkan Mensesneg sebagai simpul,” ujarnya, Sabtu, 19 April 2025.
Dalam perspektif komunikasi pemerintahan, langkah Presiden Prabowo tersebut dapat dipandang sebagai upaya membentuk jaringan komunikasi yang lebih terintegratif.
Gun Gun, dalam buku Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer (2020), menerangkan, restrukturisasi peran komunikator resmi pemerintah merupakan langkah krusial dalam manajemen komunikasi krisis.
