Selisih tersebut memperlihatkan bahwa masalah yang dihadapi PLN bukan semata kekurangan batu bara nasional, melainkan kemampuan mengamankan pasokan dengan kualitas yang dibutuhkan pembangkit dan harga yang dapat diterima pemasok.
Tim baru itu diharapkan dapat mengurai persoalan data, kontrak, distribusi, dan pengawasan harga. Namun, efektivitasnya akan ditentukan oleh kebijakan lanjutan pemerintah dalam menangani insentif bagi pemasok batu bara kalori menengah.
Pengawasan Belum Menjawab Sengketa Harga
Pembentukan tim memberi sinyal pemerintah mulai mengambil peran lebih langsung dalam pengadaan energi primer PLN.
Namun, pengawasan saja belum tentu menyelesaikan akar persoalan. Selama formula harga DMO belum menjawab biaya dan nilai ekonomis batu bara kalori menengah, risiko keterlambatan kontrak akan tetap membayangi kebutuhan pembangkit.
Pemerintah belum memerinci apakah akan menyesuaikan formula harga, memperkuat kewajiban pasok, atau menata ulang mekanisme pencampuran batu bara untuk pembangkit PLN.
Untuk sementara, tim khusus itu akan diuji oleh satu pekerjaan mendesak: memastikan kekurangan kontrak sekitar 20 juta ton tidak berkembang menjadi gangguan pasokan listrik.***
