Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir blak-blakan menyatakan, menghapus praktik korupsi di tubuh BUMN bukan perkara mudah. Kata dia, butuh waktu panjang dan sinergi lintas-lembaga, termasuk dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
__________
“Kita menekan, kita tidak menghilangkan, karena tidak mungkin (dihilangkan). Kenapa tidak mungkin? Bukan karena tidak mampu, tapi karena sistem dan kepemimpinan yang harus terus kita bangun,” ujar Eick saat menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 29 April 2025.
Pejabat yang kerap disapa Etho menambahkan, kelemahan Kementerian BUMN di masa lalu adalah fokus yang terlalu besar pada aksi korporasi. Karena itu, ia menyatakan bakal memperkuat fungsi pengawasan sebagai upaya menekan angka korupsi.
“Dan bukan tidak mungkin juga memeriksa pembagian supaya tidak overlaping dengan peran daripada banyak institusi penegak hukum,” tutur dia.
Meski begitu, Etho mengeklaim jika kementeriannya telah berkoordinasi dengan KPK untuk membuat sistem yang mampu mencegah korupsi dan mendorong upaya bersih-bersih yang terjadi saat ini.
Sementara itu, soal pertemuannya dengan KPK, Etho mengaku juga berkonsultasi terkait Undang-Undang Nomor 1/2025 tentang BUMN dan BPI Danantara—lembaga baru yang dibentuk berdasarkan revisi UU BUMN dan menjadi bagian dari Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia.
Dalam kurun 2-3 minggu ke depan, kata Etho, Kementerian BUMN bakal merampungkan payung kerja sama dengan KPK dan aparat penegak hukum lainnya, dalam upaya pengawasan penggunaan anggaran Danantara. Etho juga meminta waktu selama satu bulan untuk merinci tugas Ketua KPK di BPI Danantara.
Gaungkan Jargon Bersih-Bersih di BUMN
Saat menjabat Menteri BUMN era Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Etho pernah mengaku diperintah Presiden Joko Widodo untuk berish-bersih BUMN. Dan dia mengaku sudah melaporkan sejumlah dugaan korupsi yang terjadi di sejumlah BUMN.
Etho juga tercatat mencetuskan jargon “AKHLAK” sebagai nilai-nilai utama atau core values SDM BUMN.
Namun di tengah gencarnya aparat penegak hukum mengusut kasus dugaan rasuah di perusahaan BUMN era Presiden Prabowo Subianto ini, dia justru mengakui jika menghilangkan korupsi di BUMN itu memang sulit.
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar pernah menyoroti ihwal pemberantasan korupsi di BUMN ini.
“Kasus korupsi di BUMN harus menjadi perhatian Menteri BUMN. Tidak mustahil hampir merata di semua BUMN, karena merasa sebagai pemilik saham, sehingga mengelola BUMN seenaknya karena merasa memiliki,” katanya beberapa waktu lalu, dikutip kembali pada Rabu, 30 April 2025.
Fickar menegaskan bahwa siapa pun yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum, maka dia harus dihadapkan kepada penyidik.
“Semua pihak harus diperiksa sebagai saksi, tidak terkecuali pimpinan tertinggi di perusahaan BUMN. Jika peristiwanya sudah jelas, maka akan ditentukan siapa yang paling bertanggung jawab atas peristiwa pidana itu. Maka dia itulah biasanya ditetapkan sebagai tersangka,” imbuhnya.***
