Elektabilitas Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjelang akhir masa jabatannya disebut masih cukup tinggi. Pengamat mengaku meragukan hasil survei tersebut. Menurut mereka, masyarakat Indonesia sering menunjukkan inkonsistensi ketika disodori pertanyaan tentang kinerja Presiden.
Menurut hasil survei Indikator Politik yang dirilis pada Jumat (4/10/2024) pekan lalu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 75 persen. Angka tersebut turun tujuh persen dibanding bulan Juli, namun tetap termasuk lebih tinggi dibandingkan rata-rata penilaian masyarakat terhadap kinerjanya selama dua periode kepresidenannya.
Penurunan popularitas tersebut, menurut Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, sebagian dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap upaya Jokowi yang diduga ‘cawe-cawe’ meloloskan rancangan undang-undang yang dianggap menguntungkan putra bungsunya terkait perubahan aturan pemilihan kepala daerah.
Namun demikian, menurut Burhanuddin, di balik kontroversi tersebut, mayoritas masyarakat Indonesia masih menghargai berbagai bantuan sosial yang disalurkan Jokowi selama sepuluh tahun kepemimpinannya. “Serta (menghargai) kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi,” kata Burhanuddin dalam keterangan pers terkait survei tersebut, Jumat.
“Itu pola umum,” lanjutnya. “Pas approval (kepuasan) tinggi, rata-rata inflasi rendah,” ujar Burhanuddin.
Burhanuddin menambahkan, terdapat faktor politik lain yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kepuasan kendati inflasi tetap terkendali.
Salah satunya adalah isu “Kawal Putusan MK (Mahkamah Konstitusi)” terkait dengan perubahan Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebagaimana jamak diketahui, banyak pihak menduga ada upaya untuk meloloskan Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, sebagai calon wakil gubernur.
“Terkait aksi Kawal Putusan MK, ini kemungkinan besar menjelaskan tren penurunan dalam dua bulan terakhir,” jelas Burhanuddin.
