Secara faktual, banyak alumni MANPK yang menduduki posisi strategis di level nasional. Senyampang itu, tuntutan terkait statusnya pun menguat: agar madrasah unggulan bercita rasa pesantren ini berdiri mandiri, tak lagi jadi anak tiri sistem pendidikan.
__________
Di tengah derasnya arus perubahan zaman, satu suara mengemuka dari ruang Auditorium Prof. Bachtiar Effendi, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu 25 Juni 2025. Suara itu datang dari Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa alumni Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus (MANPK) adalah bukti nyata keberhasilan pendidikan karakter yang membumi dan berpandangan luas.
“Lulusannya adalah sosok-sosok berakhlak, cerdas, dan menjadi pilar Islam moderat di Indonesia,” ujarnya dalam pembukaan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Kedua MANPK.
Sebagai informasi, acara Silatnas Kedua MAPK Seluruh Indonesia berlangsung dari Kamis-Jumat, 25-26 Juni 2025. Acara yang mengusung tema “38 Tahun MAPK Berkhidmat dan Berdampak” ini dihadiri ratusan alumni MAPK dan diisi dengan beragam seminar. Salah satunya adalah Seminar Pembahasan tentang Roadmap MAPK Sebagai Satuan Kerja (Satker) Mandiri: Kurikulum, SDM, dan Otonomi Manajerial.
Menag, dalam momen tersebut, tak sekadar melempar pujian kosong. Ia menyebut langsung para tokoh alumni, seperti pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, tokoh MUI Asrorun Niam Sholeh, dan Ketua KPU RI Mohammad Afifuddin sebagai contoh keberhasilan MANPK dalam mencetak pemimpin berkualitas. Karena itu, katanya, program ini harus terus dipertahankan bahkan diperkuat dengan dukungan anggaran yang memadai.
Pujian tak hanya datang dari atas, tapi juga dari dalam. Farid F. Saenong, Staf Khusus Menag RI sekaligus alumni MANPK Makassar, menggambarkan madrasah ini sebagai “pesantren negeri berasrama” yang dirancang bukan sekadar mendidik, tetapi membentuk pemimpin global berjiwa pesantren.
“MANPK bukan hanya institusi pendidikan. Ia adalah soft power Indonesia yang harus dijaga,” tegas Farid.
Lebih jauh, ia mendorong agar pengelolaan dan kurikulum MANPK ditingkatkan seperti model Pesantren Istiqlal Internasional Indonesia (PIII) di UIII Depok. Dengan konsep boarding school modern yang memadukan tradisi klasik dan standar global, MANPK dapat mencetak generasi unggul yang bukan hanya saleh secara individual, tetapi juga solutif dalam tataran sosial.
Namun di balik gemilang kisah para alumni, ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Sejumlah peserta Silatnas menyuarakan keresahan: MANPK masih belum memiliki payung hukum yang kuat.
“Setiap ganti menteri, arah kebijakannya ikut berubah. Kami butuh Peraturan Menteri Agama yang tegas dan baku,” keluh Irsyadunnas dari Padang.
Keluhan itu diamini oleh Muchtadlirin, peserta lain yang menyoroti status MANPK yang selama ini “menempel” di Madrasah Aliyah Negeri biasa.
“Sudah saatnya MANPK menjadi unit mandiri dengan kurikulum, guru, dan manajemen tersendiri. Kalau terus begini, potensinya tidak akan maksimal.”
Ironis, memang. Di satu sisi, para alumninya telah menunjukkan kiprah hebat di panggung nasional. Tapi di sisi lain, sistem dan legalitas yang mendukung pendidikan mereka masih diperlakukan seperti proyek percobaan yang mudah dihentikan kapan saja.
MANPK bukan sekadar madrasah. Ia adalah jembatan masa depan yang menghubungkan akar tradisi dengan visi global. Dan jika benar ingin membentuk SDM unggul berkarakter seperti dalam Asta Cita, sudah saatnya bangsa ini berhenti setengah hati.***
