Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung telah membahas sekitar 60 pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun. Apa saja yang dibahas?
Pembahasan yang sudah melampaui 50 persen itu menitikberatkan pada peningkatan pelayanan, pengelolaan, serta keamanan dan kenyamanan penghuni. Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengatakan Pansus 20 melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan penghuni dan pengelola rumah susun, untuk memastikan regulasi tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dari hasil pertemuan, DPRD menemukan sejumlah persoalan mendasar yang perlu diakomodasi dalam raperda. Salah satunya aksesibilitas bagi penghuni yang tinggal di bangunan bertingkat empat hingga lima lantai.
Selain aksesibilitas, DPRD menyoroti pengelolaan rumah susun yang membutuhkan aturan lebih terperinci. Kehidupan dalam hunian vertikal dinilai memiliki tantangan tersendiri karena penghuni tinggal berdampingan dalam ruang yang terbatas.
“Jangankan di rumah susun, di rumah tapak saja terkadang ada persoalan dengan tetangga. Apalagi di rumah susun. Harus ada pengelolaan, pengaturan, termasuk mekanisme penyelesaian masalah,” kata Asep belum lama ini.
DPRD Soroti Fasilitas Dasar Rumah Susun
Asep mengatakan, ketersediaan ruang parkir, akses yang memadai, kebersihan lingkungan, dan sirkulasi udara harus menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi.
Menurut dia, fasilitas tersebut berkaitan langsung dengan kualitas hidup penghuni rumah susun.
Raperda Rumah Susun diharapkan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan pelayanan, termasuk dalam aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan tata kelola hunian vertikal.
“Dengan adanya perda ini, mudah-mudahan Pemerintah Kota Bandung memiliki payung hukum untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Asep.
Keterbatasan Anggaran Jadi Tantangan
Asep menjelaskan, penyusunan Raperda Rumah Susun juga bertujuan menyelaraskan regulasi daerah dengan ketentuan pemerintah pusat, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja.
Namun, pembahasan menghadapi sejumlah tantangan karena penghuni, pengelola, dan pemerintah memiliki kebutuhan serta kepentingan yang berbeda.
Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam menyediakan dan mengelola rumah susun dengan fasilitas yang memadai.
Menurut Asep, kebutuhan hunian vertikal di Kota Bandung semakin penting seiring keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah tinggal.
Ia menilai rumah susun tidak cukup hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga harus memberikan kenyamanan dan kebanggaan bagi penghuninya.
“Rumah vertikal itu sangat dibutuhkan. Namun, untuk menghadirkan satu rumah vertikal membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena itu, kita harus mencari formulasi aturan yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.(*)
