Ratno memastikan bahwa temuan lembaganya tidak mengada-ada, apalagi untuk membangun narasi yang berpotensi merugikan paslon tertentu.
“Sekali lagi, kami hanya menyampaikan temuan kami terkait fakta-fakta di lapangan,” tegasnya. “Yang menolak untuk disurvei itu, menurut temuan kami, sebagian besar merupakan warga dari kantong-kantong parpol tertentu. Mereka tidak mau disurvei karena khawatir bakal ‘terpetakan’, sehingga khawatir tidak akan mendapat bantuan sosial (bansos),” jelas Ratno.
Sedangkan di Bangkalan, Madura, Ratno mengaku menemui fenomena di mana sampel survei dipilihkan oleh seorang kepala desa. “Kami menolak melakukan survei, karena dikhawatirkan hasilnya sudah diatur, karena sampelnya dipilihkan oleh kepala desa, dengan alasan untuk mengantisipasi kerawanan menjelang pemilihan,” terang Ratno.
Sebagaimana diketahui, Indopol Survei mengungkap fakta anomali temuan mereka dalam diskusi bertajuk “Anomali Perilaku Pemilih Pemilu 2024 dan Perbedaan Hasil Lembaga Survei”, yang digelar secara daring pada Rabu, 24 Januari 2024.
“Misalnya di Kabupaten Blitar, ada 85 persen mengatakan tidak menjawab (memilih paslon mana). Undecided voter-nya tinggi sekali. Kami lihat Kediri, undecided voter-nya 40 persen,” ujar Ratno ketika itu.
Di Kota Madiun, Ratno melanjutkan, undecided voter mencapai 43,3 persen. Sedangkan di Pacitan 24 persen, Malang 22,9 persen, dan Kota Mojokerto 55 persen. Sementara di Jombang 67,5 persen, Bondowoso 70 persen, dan Probolinggo dengan 43,8 persen.
“Apa artinya? Saya konfirmasi dengan temuan di lapangan, hasil dari identifikasi surveyor kami, yaitu di Jawa Timur, di wilayah Surabaya, Malang, Blitar, Kabupaten Banyuwangi, ada penolakan di pihak kelurahan terhadap surveyor kami” terang Ratno.
“Dengan alasan (penolakan) tidak memberikan stempel di lembar acak KK, dengan alasan sudah mendekati Pemilu, agar wilayahnya tidak terpetakan. Terpetakan apa? Ini kaitannya hampir seluruhnya mengatakan takut ada imbas pada bansos,” sambungnya.
Dari hasil penelusuran pihaknya, Ratno menyebut, rata-rata para surveyor ditolak oleh kelurahan, RT, dan RW sampai warga, karena mereka tidak ingin persoalan survei jadi persoalan politik yang berimbas pada bantuan dari pemerintah.○
FOTO: Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistyanto (kiri) dan peneliti Indo Barometer M. Qodari (kanan). (Dok. Istimewa)
