Pejabat Pusat pun Bersuara
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ingatkan kepada kepala daerah agar tidak main-main terhadap anggaran PMT stunting.
“Saya mohon tak hanya di daerah tertentu, tetapi di seluruh pejabat tak main-main menggunakan anggaran, terutama APBD dan ada dana desa. Itu bisa digunakan bersama. Jadi dana daerah dan dana desa bisa digunakan bersama-sama,” kata Muhadjir, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/11).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga buka suara soal kabar yang viral tersebut. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut polemik tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan.
“Pengawasan internal aja yang kurang sigap ya. Karena ini urusan realisasi anggaran, bukan aplikasinya,” kata Pahala, dikutip dari Medcom.id, Rabu (22/11).
Pahala menyebut permasalahan ini bukan dari pengoperasian sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Sebab, masalahnya bukan dari pendanaan, tapi, penggunaan.
“Kalau SIPD-nya sih enggak ya, kan sudah bener tuh untuk stunting alokasi dana buat makanan tambahan,” ucap Pahala.
Karenanya, pengawasan internal wajib dikuatkan jika tidak mau adanya permasalahan serupa. Pemotongan anggaran bisa terjadi setelah dana dicairkan jika tidak dipantau. Meski sudah viral, KPK tidak bisa melakukan pemanggilan maupun peneguran kepada pihak-pihak yang mengelola dana untuk menu makanan pencegahan stunting di Depok itu. Saat ini, Lembaga Antirasuah hanya bisa menjelaskan duduk masalahnya.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin rupanya turut mencermati isu makanan pencegahan stunting di Depok, Jawa Barat. Belakangan viral menu tersebut tidak memenuhi gizi dan jauh dari anggaran yang ditetapkan.
Wapres menegaskan bakal meminta penjelasan pihak terkait atas isu tersebut. “Jadi, nanti akan saya coba tanya. Kalau ada laporannya, akan saya tanya di mana dan apa kejadiannya sehingga kualitas makanannya menjadi rendah. Akan terus kita monitor di semua daerah,” ujar Wapres dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2023, di Jakarta, Jumat, 17 November 2023.
Tetapi, sampai Rabu (22/11), Wapres sepertinya belum menanyakan ke Depok. Mungkin sibuk.
