Perizinan menjadi kunci agar Pemkot bisa memberi intervensi.
BGN menyebut kendaraan distribusi MBG wajib disediakan mitra. Asosiasi mitra daerah 3T meminta kejelasan biaya dan kajian atas plafon operasional Rp3.000.
Kategori: Perlu Tahu
Tidak Hanya Jual Beli Kuota, KPK Dalami Dugaan Korupsi Katering, Akomodasi dan Logistik Haji 2024
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut dari berbagai temuan dan catatan Pansus Hak Angket Haji DPR RI.
Satgas Penataan Pesantren Dibentuk Usai Ambruknya Ponpes Al-Khoziny, Pemerintah Siapkan Audit Nasional
Menteri Agama akan turun langsung mengecek kondisi pesantren serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Pakar ITS: Ambruknya Ponpes Sidoarjo Bukti Pengawasan Bangunan Masih Lemah
Banyak kegagalan struktur di Indonesia terjadi karena lemahnya sambungan antar-elemen dan pengawasan teknis yang tidak optimal.
Tiga Pakar Hukum Calon Tim Reformasi Polri: Yusril, Mahfud, dan Jimly Desak Perubahan Kultur dan Penegakan Hukum yang Adil
Mereka satu suara: reformasi Polri tak bisa hanya berhenti di struktur, tapi harus menyentuh akar budaya kekuasaan yang masih kuat melekat.
Kakanwil Kemenag Jateng Dicecar Soal Diskresi Eks Menag Yaqut yang Bikin Kuota Haji Reguler Berkurang
Penyidik mendalami sejauh mana Saiful memahami mekanisme pembagian kuota haji tambahan tersebut.
Dulu Rumahnya Rapuh dan Tenggelam, Kini Berdiri Rumah Syukur untuk Sumar Sahid di Madiun
Pondasi rumah baru dibikin setinggi satu meter, untuk menyesuaikan kondisi tanah yang rawan banjir.
Setelah Dagang Gagal dan Modal Habis Buat Makan, Acin–Sanih Dapat Rumah Syukur
Untuk hidup, ia bekerja serabutan—mengangkut barang di pasar, memperbaiki genteng, atau menjadi buruh harian.
KPK Periksa Eks Direktur Haji Kemenag, Terkait Dugaan Jual Beli Kuota Haji
Ia sempat menjadi Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat 1444 H/2023 M dan Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Haji 2025 Kemenag RI.
Wamenag Ajukan Lagi Pembentukan Ditjen Pesantren, Berharap Rampung Sebelum 22 Oktober
Pembentukan Ditjen Pontren pernah disetujui Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada periode sebelumnya. Namun, prosesnya terhenti karena harus melalui tahapan di Sekretariat Negara dan menunggu izin prakarsa dari Presiden.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.