Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perombakan tata kelola haji dan umrah. Langkah ini mencakup pemberantasan mafia, audit forensik keuangan, penyesuaian BPIH 2027, hingga pemangkasan masa tunggu jemaah menjadi 14 tahun.
Dosen, damkar, nakes, hingga Satpol PP paruh waktu resmi diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Selain itu, seleksi CPNS juga segera dibuka pada November 2026.
Headline
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
Kemenag Buka Sayembara Surat Santri, Pemenang Bisa Temui Presiden Prabowo
Kemenag menggelar sayembara Surat Santri untuk Presiden dalam rangka Hari Santri 2026. Pemenang berkesempatan hadir dan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
Mendikdasmen Menegaskan Aturan Lama Dana BOS untuk Guru Non-ASN
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan 20 persen dana BOS boleh untuk gaji guru non-ASN — aturan yang sebenarnya sudah berlaku sejak Mei 2025, kini dibingkai ulang lewat rapat pendidikan gratis Istana.
Pendidikan Gratis Tunggu Redesain Rp800 Triliun
Menkeu Suahasil Nazara menyebut pendidikan gratis dibiayai alokasi 20 persen APBN yang diperkirakan lebih dari Rp800 triliun. Desain pembagian anggaran masih disusun.
Pemerintah Siapkan Rp20 Triliun untuk Menopang BPJS Kesehatan
Pemerintah menyiapkan dukungan Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Dana itu diharapkan menjaga manfaat peserta tanpa menaikkan beban masyarakat.
Prabowo Perintahkan Ratas Gratiskan Sekolah hingga PTN
Presiden akan rapat terbatas setelah menegaskan biaya SD sampai universitas negeri harus gratis, dananya dari uang yang dikorupsi.
Dua Sesar Aktif Surabaya Bikin Panik, Pemkot Pasang 5 Seismograf
RS6D dipilih karena memiliki keunggulan teknis sekaligus lebih efisien untuk diterapkan di kawasan perkotaan. Ukurannya yang relatif kecil juga memudahkan penempatan alat di ruang yang terbatas.
Resmi Bentuk Ditjen Pesantren, Menag Lantik Basnang Said Dirjen Pertama
Kemenag resmi membentuk Ditjen Pesantren seiring pelantikan Basnang Said sebagai Dirjen pertama. Lembaga ini bertujuan membawa era baru tata kelola sekaligus memitigasi persoalan manajerial pondok pesantren berbekal kajian akademik dan regulasi.
Antrean Haji Susut Jadi 15 Tahun Usai Pembersihan Data
Kemenhaj mendeteksi 400 ribu data antrean haji invalid dari total 5,7 juta pendaftar. Pembersihan data ini berpotensi memangkas masa tunggu keberangkatan jamaah secara faktual menjadi 14-15 tahun, turun drastis dari sebelumnya 49 tahun.
Bongkar Mafia Haji dan Umrah, Kemenhaj Terima 13.000 Aduan
Kemenhaj membuka hotline pengaduan khusus untuk memberantas mafia haji dan umrah. Sebanyak 13 ribu laporan masyarakat mulai ditangani demi mengawasi tata kelola dana Rp120 triliun.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









