Pemerintah menyiapkan dukungan Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Dana itu diharapkan menjaga manfaat peserta tanpa menaikkan beban masyarakat.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 triliun untuk menopang keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan dukungan anggaran tersebut diperlukan agar persoalan pembiayaan tidak mengurangi manfaat yang diterima peserta.
“Pilihan kita adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan manfaat yang sama,” kata Muhaimin pada Sabtu, 19 September 2026.
Ia mengatakan penyelesaian persoalan pembiayaan BPJS Kesehatan tidak boleh dilakukan dengan memindahkan beban kepada masyarakat. Pemerintah, menurut dia, tetap mengupayakan agar peserta memperoleh layanan kesehatan dengan manfaat yang sama.
Anggaran Rp20 triliun itu sebelumnya telah disiapkan pemerintah untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Juni lalu mengatakan pencairan dukungan tersebut masih menunggu penyelesaian regulasi.
Pemerintah belum mengumumkan secara terperinci bentuk penyaluran dana tersebut. Belum dijelaskan pula apakah anggaran akan diberikan sebagai tambahan penyertaan, pembayaran kewajiban pemerintah, atau menutup selisih biaya pelayanan.
Rencana dukungan anggaran muncul di tengah pembahasan mengenai keberlanjutan pembiayaan JKN. Pemerintah menghadapi kebutuhan menjaga kecukupan dana sekaligus mempertahankan akses layanan kesehatan bagi peserta.
Muhaimin mengatakan pemerintah akan terus membahas skema pembiayaan bersama kementerian dan lembaga terkait. Namun, ia belum menyebutkan kapan dana Rp20 triliun itu mulai dicairkan.***
