Bagaimana kita bisa tahu dalam satu keluarga miskin itu yang umur produktif berapa itu kan tidak tahu kita. Ini yang akan kami sampaikan ke dalam retret ini
Kemenko Pangan menyalurkan bansos beras 30 kg pada akhir September 2026 bagi 33,2 juta warga. Simak cara cek status penerima pakai NIK KTP lewat situs dan aplikasi resmi Kemensos.
Headline
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
Tanggapi#KaburAjaDulu Viral, Wamenaker: Silakan Kabur, Kalau Perlu Jangan Balik!
Tren ini bisa menjadi peluang yang baik jika diiringi dengan peningkatan skill. Dengan begitu, para PMI dapat lebih berdaya saing dan memperoleh penghasilan yang layak
Demi Penghematan Biaya dan Kurangi Ketergantungan pada Nasi, Pemprov Papua Sajikan Panganan Lokal dalam Program MBG
Selama ini, 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua masih mendatangkan komoditas pertanian dan bahan pangan dari luar kota maupun luar daerah. Kondisi ini menjadi masalah karena cukup makan biaya.
Menkeu Pastikan Beasiswa KIP Kuliah Tetap Lanjut di 2025, Perguruan Tinggi Dilarang Naikkan UKT
Untuk tahun anggaran 2025, ada 1.040.192 mahasiswa yang akan menerima beasiswa KIP.
Program Makan Bergizi Gratis di Sumenep Disetop, SPPG: Ada Kendala Teknis
Pemberhentian program MBG disebarkan melalui surat edaran di grup para penerima program.
Kemenag Tetap Salurkan Insentif untuk Guru RA dan Madrasah Non PNS Meski Ada Efisiensi
Saat ini Kemenag tengah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan pemberian tunjangan yang dimaksud.
Aturan Baru Presiden Prabowo: Korban PHK Terima 60 Persen Gaji selama 6 Bulan
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6/2025 Tentang Perubahan Atas PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Imbas Efisiensi Anggaran, Ribuan Guru Madrasah Non PNS Kemenag Tak Lagi Dapat Insentif Rp250 Ribu Per Bulan
Biasanya setiap guru menerima insentif sebesar Rp250 ribu per bulan, dirapel setiap semester.
Wali Kota Eri Cahyadi Larang Adanya Warung Pangku hingga Judi Merpati di Surabaya
Warung pangku tidak hanya bertentangan dengan norma agama, tetapi juga merusak tatanan sosial di Surabaya. Ia menekankan bahwa para pemimpin wilayah harus tegas dalam menjalankan tugas mereka
BPJS Keluhkan 17 juta peserta JKN Menunggak Iuran, Pengamat: Sebelum Mengeluh, Mending Berbenah Diri, Sudah Optimal Belum Layanannya?
BPJS harus memastikan peserta mendapatkan hak sesuai kelas yang mereka bayar. Jika layanan masih berantakan, wajar jika peserta kehilangan kepercayaan, hingga berujung pada penunggakan iuran.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.