Sejak pertengahan 2024, lembaga antirasuah menerima setidaknya lima laporan dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa.
MAKI mengungkapkan perkiraan adanya operasi tangkap tangan lanjutan terhadap tiga kepala daerah di Jawa Tengah pada 2026. Praktik rasuah ini didominasi modus suap proyek dan jual beli jabatan di tengah kritik atas langkah tebang pilih.
Kategori: Hukum
Bekas Pejabat MA Zarof Ricar Divonis 16 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Uang Rp915 M dan Emas 51 Kg
Kejaksaan Agung juga telah lebih dulu menetapkan Zarof sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang melalui Sprindik tertanggal 10 April 2025.
Ibu dan Pengacara Ronald Tannur Divonis Penjara 3 dan 11 Tahun
Selain hukuman penjara, Pengadilan Tipikor juga menjatuhkan hukuman denda.
Tanah Tambang di Tuban Disita KPK, Tersangka Korupsi Hibah Jatim Diduga Cuci Uang Lewat Lahan Pasir
Tanah-tanah tersebut diduga dibeli oleh para tersangka dengan uang hasil kejahatan dan rencananya akan digunakan untuk kegiatan penambangan pasir.
Peradi ‘Warning’ DPR: Pasal Penyadapan di KUHAP Bisa Jadi Alat Kekuasaan yang Sewenang-wenang
Peradi menyarankan agar penyadapan tetap menjadi kewenangan khusus yang diatur lewat undang-undang sektoral tersendiri.
Wilmar Group Lepas dari Jerat Hukum Kasus Korupsi Ekspor CPO, Tapi Uangnya RP11 Triliun Disita. Kok Bisa?
Pada 23 dan 26 Mei 2025, kelima perusahaan di bawah Wilmar Group mengembalikan seluruh kerugian ke rekening penampungan di Bank Mandiri milik Jampidsus.
Ngaku Hafiz Al-Qur’an, Ternyata Bohong: Ini Modus Curang Siswa Masuk Sekolah Favorit
KPK mengungkap berbagai praktik kecurangan dalam penerimaan siswa baru 2025, mulai dari pemalsuan prestasi hingga manipulasi zonasi dan dokumen oleh calon siswa maupun orang tua.
Jokowi Ogah Tunjukkan Ijazah, Kata Pengacaranya Bisa ‘Ciptakan Kekacauan’
Kata pengacara Jokowi, tidak ada jaminan pihak yang menuding mampu membedakan antara dokumen asli dan palsu.
KPK Mengaku Kecolongan Soal Penambangan Nikel di Raja Ampat. Kecolongan Apanya?
Pengamat menilai, IUP PT Gag Nikel seharusnya juga dicabut, bukan malah diperpanjang, karena menimbulkan citra tebang pilih atau diskriminasi.
Polisi di NTT Lecehkan Korban Pelecehan Seksual yang Melapor ke Kantor Polisi
Peristiwa tersebut mencerminkan “bentuk kegagalan paling telanjang dari sistem hukum”, ketika kantor polisi—yang semestinya tempat aman—justru menjadi lokasi pelanggaran serius.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.