Hasil autopsi diharapkan keluar dalam waktu dekat agar bisa dibandingkan dengan temuan di lapangan.
MAKI mengungkapkan perkiraan adanya operasi tangkap tangan lanjutan terhadap tiga kepala daerah di Jawa Tengah pada 2026. Praktik rasuah ini didominasi modus suap proyek dan jual beli jabatan di tengah kritik atas langkah tebang pilih.
Headline
Kategori: Hukum
KPK Belum Periksa Yaqut Soal Korupsi Dana Haji, BPI KPNPA: Jangan Takut Beking Politik
Dana haji bukan uang negara biasa, melainkan dana umat yang harus dikelola secara syariah dan transparan.
PN Jakarta Pusat Tegaskan Putusan Tom Lembong Berdasarkan Fakta, Bukan Tekanan
PN Jakpus mengajak publik membaca keseluruhan isi putusan agar memahami alasan di balik vonis 4,5 tahun penjara yang lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 7 tahun.
Usut Dugaan Korupsi Google Cloud, KPK Buka Peluang Panggil Nadiem Makarim
Penyelidikan ini disebut terkait dengan perkara pengadaan Chromebook yang kini ditangani Kejagung.
KPK Bongkar Rekening Ganda dan Pokmas Fiktif di Jatim, Telusuri Kaitannya dengan Skandal Hibah 2019–2021
Menurut temuan KPK, anggaran hibah Jatim untuk 2023–2025 tercatat mencapai Rp12,47 triliun. Ada lebih dari 20.000 lembaga penerimanya.
Pengacara Tom Lembong Sebut Jokowi dan Rini Soemarno Saksi Kunci yang Meringankan, tapi Hakim Tak Hadirkan Keduanya
Tanpa kehadiran dua sosok itu, dalil jaksa menjadi tidak utuh, bahkan saling bertabrakan.
Wamen Imigrasi Sebut Tersangka Korupsi Minyak Riza Chalid di Malaysia
Riza meninggalkan Indonesia pada 6 Februari 2025 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan tercatat masuk ke Malaysia.
Hakim Hitung Sendiri Kerugian Negara di Kasus Tom Lembong, Audit BPKP Dibantah — Apakah Pengadil Berwenang Melakukannya?
Persoalan jumlah ini akan dijadikan materi banding.
Tom Lembong Mengajukan Banding — Dia Menilai Vonis Hakim Sarat Muatan Ideologis
Banding akan didaftarkan pada Selasa, 22 Juli 2025.
Soal Vonis Tom Lembong, Pengamat: Hukum Pidana Tak Bisa untuk Mengadili Ideologi Ekonomi
Menurut pengamat, keputusan ekonomi seorang pejabat publik seharusnya dilihat sebagai kebijakan, bukan niat jahat.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









