Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dinobatkan sebagai Kepala Daerah Pengumpul Zakat Terbanyak oleh Baznas Jatim. Gerakan zakat ASN Surabaya capai Rp4 miliar per bulan, jadi model efektif pengentasan kemiskinan.
Tak cukup mengukur dividen, Pemkot Surabaya akan mengaudit keuangan, membenahi struktur, dan memperketat pengawasan kesejahteraan satwa di KBS.
Kategori: Daerah
Pastikan Keamanan Santri, Pemkot Surabaya Data Semua Ponpes: Bangunan Dicek, Santri Dilatih Mitigasi
Perizinan menjadi kunci agar Pemkot bisa memberi intervensi.
51 Kebakaran Landa Surabaya Selama September, DPKP Pangkas Waktu Tanggap Jadi 6,5 Menit
Ini dampak nyata dari musim panas yang mencapai puncaknya.
Dulu Rumahnya Rapuh dan Tenggelam, Kini Berdiri Rumah Syukur untuk Sumar Sahid di Madiun
Pondasi rumah baru dibikin setinggi satu meter, untuk menyesuaikan kondisi tanah yang rawan banjir.
Surabaya Wajibkan Dapur MBG Punya Sertifikat Higiene, UKS Dilibatkan Cicipi Makanan Sebelum Dibagi
Saat ini, Surabaya memiliki 13 SPPG aktif, dan satu lagi masih dalam proses perizinan.
Pemkot Surabaya Klaim Kemiskinan Turun, BPS Catat Tinggal 105 Ribu Jiwa
BPS mencatat garis kemiskinan Surabaya pada Maret 2025 sebesar Rp775.597 per kapita per bulan. Dengan rata-rata 4,83 anggota rumah tangga miskin, batas garis kemiskinan rumah tangga mencapai Rp3,74 juta per bulan.
Pertumbuhan Ekonomi Surabaya Tembus 5,24 Persen, Pasar Tradisional Jadi Penggerak
Pengelolaan pasar tidak hanya soal pendapatan asli daerah (PAD), tapi juga perputaran ekonomi rakyat.
Surabaya Ditetapkan Kota Wakaf, Eri Cahyadi Dorong Camat-Lurah Gerakkan Ekonomi
Surabaya resmi ditetapkan sebagai Kota Wakaf oleh Kemenag RI. Wali Kota Eri Cahyadi mendorong pemanfaatan wakaf untuk menggerakkan ekonomi, melatih pemuda milenial, dan membangun peradaban umat
Menteri Pertanian Puji Surabaya: Deflasi 0,07 Persen Berkat Gerakan Pangan Murah
Menteri Amran juga menegaskan pentingnya menjaga harga beras tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Surabaya Gandeng KPK, Targetkan Semua Dinas Berstatus Wilayah Bebas Korupsi 2026
Sebagai bentuk transparansi, Pemkot mengirimkan pengumuman ke setiap rumah warga. Isinya menegaskan tak ada biaya tambahan untuk urusan KTP, Adminduk, atau perizinan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.