Anies Baswedan Anti-Rokok
Rekam jejak pasangan nomor urut satu ini terhadap IHT tercatat kurang bagus.
Kala menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies dipuji banyak kalangan karena dinilai berani menerbitkan larangan iklan rokok dan zat adiktif lainnya di minimarket. Larangan tertuang dalam Seruan Gubernur (Sergub) DKI Jakarta Nomor 8/2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok.
Dalam Sergub tersebut, Anies melarang pemajangan bungkus rokok atau zat adiktif di tempat berjualan. Sergub itu diapresiasi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)—yang menganggab kebijakan Anies merupakan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi warga Jakarta, agar tak terpapar iklan zat adiktif berupa produk tembakau.
Namun, di sisi lain, Sergub Anies juga dikritik karena dinilai menganggap bahwa produk IHT merupakan barang ilegal. Anies juga dinilai menyebabkan pengusaha tembakau dan ritel kian terpuruk di tengah kondisi pandemi saat itu.
Anies, sebagai Gubernur DKI Jakarta, juga diketahui pernah mengirimkan surat kepada Michael Bloomberg, pemilik Bloomberg Philantropies—lembaga yang getol kampanye anti-rokok—terkait rencana pengelolaan udara bersih di Jakarta.
Surat tersebut ditandatangani pada 4 Juli 2019. Isinya adalah Anies ingin memastikan Jakarta menjadi kota yang sehat, di mana salah satu syaratnya adalah membatasi perokok—terutama bagi anak-anak usia remaja ke bawah.
Seiring terkirimnya surat itu, sempat muncul kabar di mana Anies meminta dana kampanye anti-rokok ke Bloomberg. Surat Anies itu pernah ramai di ruang publik, ketika diunggah oleh akun X @rokok_indonesia pada Jumat, 4 Oktober 2021.
Akun tersebut mengangkat narasi bahwa kerja sama Anies dengan Bloomberg Philanthropies adalah upaya untuk menggalang dana pada Pemilu 2024.
“Balik lagi ke Anies Baswedan, inisiasi bertukar surat dengan komitmen melarang rokok di daerah kekuasaannya ini ya bisa jadi alat tukar politik. Ingat, bentar lagi 2024, waktunya cari dana bos,” tulis akun @rokok_indonesia.
