Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan nasional menurun pada Maret 2025. Namun, di kota-kota besar, jumlah penduduk miskin justru meningkat akibat badai PHK dan naiknya pekerja informal.
__________
Jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2025—sebagaimana klaim BPS—tercatat 23,85 juta jiwa, atau setara dengan 8,47 persen dari total populasi. Angka ini disebut turun sekitar 200 ribu orang, ketimbang September 2024, yang mencatat 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyebut paparan data ini menunjukkan level kemiskinan terendah dalam dua dekade terakhir.
“Sejak Maret 2023, kemiskinan terus menurun,” kata Ateng, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025.
Namun, Ateng menambahkan, jika ditelusuri lebih dalam, penurunan itu ditopang sepenuhnya oleh pedesaan. Jumlah penduduk miskin desa turun dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen. Sebaliknya, di perkotaan naik dari 6,66 persen menjadi 6,73 persen.
BPS mengakui ketimpangan ini. Indeks kedalaman kemiskinan di kota meningkat dari 0,981 menjadi 1,061. Indeks keparahannya pun naik dari 0,215 menjadi 0,245. Sementara di desa, kedua indeks itu justru menurun.
Pada bagiaan lain, Peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut lonjakan kemiskinan kota disebabkan memburuknya pasar kerja. “PHK besar-besaran, naiknya pekerja informal, dan meningkatnya setengah pengangguran di kota jadi faktor utamanya,” kata Rendy, sebagaimana dilansir Tirto, Sabtu, 26 Juli 2025.
Sebaliknya, di desa, angka kemiskinan menyusut berkat meningkatnya harga gabah dan komoditas perkebunan. Pendapatan petani meningkat, dan hal ini tercermin dari membaiknya Nilai Tukar Petani.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mempertanyakan validitas data BPS. Ia menyoroti standar garis kemiskinan yang dinilainya terlalu rendah, yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
“Pendapatan Rp1 juta pun tak cukup hidup layak, apalagi Rp600 ribu. Jadi ukuran ini tidak merepresentasikan kondisi nyata,” ujarnya.
Esther juga menyoroti dimensi kemiskinan yang semestinya dilihat secara lebih luas. “Banyak warga desa yang tergolong miskin secara penghasilan, tapi secara akses sanitasi dan air bersih justru lebih baik karena gotong royong dan program pemerintah,” kata dia.
Karena itu, menurutnya, indikator kemiskinan perlu diperbarui agar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia mendorong pendekatan multidimensional, bukan sekadar berbasis garis pendapatan.
Dengan latar realitas yang kontras antara kota dan desa, serta kritik atas standar penghitungan, penurunan angka kemiskinan nasional kali ini menyisakan banyak tanda tanya. Statistik boleh turun, tapi apakah kesejahteraan benar-benar membaik—terutama bagi mereka yang tinggal di kota?***
