Sejumlah perguruan tinggi merumuskan batas etis kecerdasan artifisial saat kajian Dewan Pendidikan Tinggi mencatat 73,4 persen lulusan belum sesuai kebutuhan industri.
Kecerdasan artifisial atau AI kini merangsek ke ruang kuliah, riset, hingga meja penilaian kampus. Kondisi ini memicu perguruan tinggi menyusun tata kelola baru agar teknologi tidak menggusur nalar kritis mahasiswa.
Isu tersebut menjadi sorotan utama dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Aula Candradimuka, Gedung Nano, Kampus MERR-C Universitas Airlangga (Unair).
Akademisi Universitas Diponegoro Rizal Isnanto menekankan perlunya aturan ketat penggunaan Generative AI di jenjang doktoral. Menurut dia, AI boleh membantu proses riset, tetapi dilarang menggantikan keputusan ilmiah mahasiswa.
“AI memperkuat pembelajaran dan penelitian, bukan menggantikan kreativitas,” kata Rizal, Jumat, 13 November 2026.
Rizal membagi pemanfaatan AI menjadi empat kategori: diperbolehkan, wajib diungkapkan, bersyarat, dan dilarang. Ia menilai skor mesin pendeteksi saja tidak cukup, melainkan harus diuji lewat pertanggungjawaban penulisnya.
Dosen Tetap Pegang Kendali Penilaian
Di ruang perkuliahan, dosen Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia Mukhlis Amien menguji agen AI untuk memeriksa materi kuliah. Evaluasi tujuh pekan pada sembilan kelas menemukan 18 kekeliruan teknis.
Masalah itu meliputi kesalahan kode pemrograman, kekeliruan hitung, hingga pengaturan sistem manajemen belajar.Seluruh temuan langsung diperbaiki pada pekan yang sama sebelum materi diakses mahasiswa.
Mukhlis menegaskan mesin hanya bertugas memberi umpan balik awal. “Dosen tetap memegang kendali atas perbaikan materi, keputusan akademik, dan penilaian akhir,” ujarnya, seperti dikutip laman Kemdiktisaintek.
Pendekatan serupa diterapkan akademisi Uniska MAB Muhammad Edya Rosadi pada 68 mahasiswa dalam dua kelas paralel. Sistem AI menyusun draf nilai tugas pemrograman, lalu dosen meninjau dan memutuskan skor akhir.
Dari lima tugas yang dievaluasi, empat di antaranya rampung dinilai maksimal tujuh hari setelah tenggat. Edya menuntut mahasiswa jujur melaporkan sejauh mana mereka memakai bantuan AI dalam mengerjakan tugas.
Jurang Kompetensi di Dunia Kerja
Di balik efisiensi teknologi kampus, dunia usaha justru menyoroti persoalan klasik. Anggota Komisi I Dewan Pendidikan Tinggi Sudarso memaparkan hasil kajian mengenai kesiapan kerja lulusan baru perguruan tinggi.
Kajian itu mengungkap 73,4 persen perusahaan menilai kompetensi lulusan belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhan industri. Padahal, sebanyak 92,3 persen perusahaan masih aktif merekrut tenaga kerja lulusan baru.
Selain itu, 81,7 persen perusahaan mencatat kebutuhan keterampilan berubah cepat akibat digitalisasi dan AI. Meski 59,3 persen lulusan meraih kerja kurang dari tiga bulan, kecepatan itu belum menjamin kesesuaian bidang studi.
Sudarso menekankan industri menuntut keseimbangan antara keahlian teknis dan keterampilan nonteknis. Karena itu,keterlibatan perusahaan dalam merancang kurikulum hingga program magang dinilai mendesak agar lulusan tetap relevan.***
