Ia menyebut dialog berlangsung efektif. Meski waktunya terbatas, ruang komunikasi terasa terbuka, termasuk rencana mempertemukan pihak-pihak yang selama ini berada di dua kutub klaim sejarah. “Tabayyun dengan Surabaya itu kami harapkan bisa direalisasikan dalam waktu dekat,” ujarnya, menekankan pentingnya forum akademis yang setara.
Jejak Personal di Balik Audiensi
Pertemuan dengan Fadli Zon juga memunculkan lapisan ingatan personal. Nasrul mengenang, ini bukan kali pertama ia berjumpa dengan Menteri Kebudayaan tersebut. Sekitar 2007, ia pernah mendampingi kunjungan Fadli Zon ke Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Jombang. “Beliau ternyata masih ingat,” ucap Nasrul, seolah menegaskan bahwa sejarah kerap berjalan melalui relasi panjang yang saling bersilangan.
Rombongan Jombang yang hadir dalam pertemuan itu terdiri dari Ketua TACB Jombang Nasrul Ilah, anggota TACB Arif Yulianto, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Jombang Heru Cahyono, Pembina Situs Persada Soekarno Kediri RM Kuswartono, serta tokoh masyarakat Jombang Joko Herwanto. Kehadiran mereka mencerminkan kerja kolektif lintas institusi dan lintas generasi.
Senada dengan Nasrul, Arif Yulianto berharap Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dapat memfasilitasi forum lanjutan antara pihak Jombang dan Surabaya. Forum tersebut, menurutnya, penting untuk menguji dan membandingkan data secara terbuka dan akademis. “Kami juga mohon dukungan dan doa seluruh masyarakat Jombang agar perjuangan pelurusan sejarah ini bisa memberi sesuatu yang terbaik bagi daerah,” katanya.
Langkah Berlapis Menuju Kajian Pemerintah
Audiensi di Surabaya merupakan mata rantai lanjutan dari upaya yang telah ditempuh sebelumnya. Pada Rabu (17/12/2025), TACB Jombang bersama pegiat sejarah setempat lebih dulu mengajukan bukti-bukti terkait lokasi kelahiran Bung Karno di Ploso Jombang kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan.
Dalam pengajuan tersebut, TACB menyodorkan hasil kajian tim, arsip pemberitaan lama, literatur pendukung, serta empat buku yang membahas riwayat hidup Bung Karno. Tujuannya, kata Arif Yulianto, adalah memberi pemahaman yang utuh kepada pemerintah pusat agar fakta sejarah dikaji secara objektif dan berimbang.
