“Di PBNU apa ada bedanya (antara) Sekjen dan Ketum?” tanyanya curiga. Dia mempertanyakan keabsahan surat tersebut.
Dengan adanya surat undangan itu, JNPKNU mengaku makin resah dengan sepak terjang politik Sekjen Gus Ipul di internal PBNU. Gus Ipul dinilai seperti orang yang limbung dalam berpolitik, sehingga menerjang semua aturan AD/ART yang sah demi mengejar tujuan personalnya.
“Petualangan politiknya (Gus Ipul-red) mulai kebingungan,” ujar Yusuf, anggota JNPKNU. Dia juga menilai bahwa Gus Ipul menjadi preseden gerakan pembangkangan terhadap semua aturan organisasi yang sah.
Sementara Aguk Irawan, salah satu kordinator JNPKNU, menilai bahwa keterlibatan PBNU di dunia politik praktis sudah sangat jauh. “PBNU sudah keluar ring (sangat) jauh, (yaitu) ngurusi parpol. Apalagi instruksi datang dari Rais ‘Aam. Apa ini juga Tafsir Khittah ‘84?” kata Aguk.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil Muktamar di Situbondo pada tahun 1984, PBNU mengamanahkan kepada seluruh pengurus NU di semua tingkatan untuk tidak membawa nama NU ke dalam politik praktis. Pasalnya, NU adalah organisasi sosial keagamaan yang menjalankan spirit politik kebangsaan, bukan politik praktis atau kepartaian.
Sedangkan menurut anggota JNPKNU Kiai Azis, model PBNU sekarang ini hanya disetir oleh kepentingan politik praktis satu orang, yaitu Sekjen Saifullah Yusuf,
“Semakin kelihatan metodologi berpikirnya (Gus Ipul-red). Enggak faham filsafat, semakin morat-marit,” kata Aziz—yang juga mengaku sebagai “Wakil Ketua Umum PBNU Cabang Yogyakarta” ini.
Hingga artikel ini diunggah, belum ada keterangan dari Sekjen PBNU Saifullah Yusuf terkait kenapa hanya dia yang menandatangani surat tersebut. *
