Program pembagian “becak listrik Prabowo” yang kini menjangkau berbagai kota di Jawa dan Banten berkembang menjadi kebijakan nasional yang ambisius. Menghadirkan bantuan baru bagi pengayuh becak lansia, sekaligus membuka perdebatan tentang desain kebijakan transportasi Indonesia.
Puluhan pengayuh becak di berbagai kota di Jawa Tengah dan Banten menerima becak listrik, yang disebut sebagai “bantuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto”. Sebuah program yang dalam dua tahun terakhir bergerak cepat dari panggung kampanye menuju distribusi nasional.
Pemerintah daerah memuji inisiatif ini sebagai cara memperkuat daya kerja kelompok miskin perkotaan. Namun, para pengamat transportasi mempertanyakan efektivitas jangka panjang dan desain kebijakannya.
Di Kendal, Jawa Tengah, pada 11 November, Novrizal Tahar, Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk meringankan beban fisik para pengayuh becak berusia lanjut.
“Bantuan becak listrik ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat, terutama untuk pengayuh becak, agar lebih hemat tenaga dan bisa meningkatkan pendapatan,” ujarnya, dalam kegiatan resmi yang diselenggarakan Pemkab Kendal.
Pada kesempatan yang sama, Mayjen TNI (Purn) Firman Dahlan, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (YGSN), menyatakan bahwa becak listrik yang disalurkan telah mencapai ribuan unit di berbagai daerah.
“Kami sudah menyalurkan ribuan bantuan becak listrik kepada pengayuh becak di Kabupaten/Kota di Indonesia dari Presiden Republik Indonesia Bapak H. Prabowo Subianto, termasuk di Kabupaten Kendal sebanyak 140 unit,” katanya.
Dia menambahkan, program ini memprioritaskan pengayuh becak berusia di atas 50 tahun.
Sehari setelah Kendal, Rembang menyerahkan 100 unit becak listrik untuk pengayuh becak lansia. Di Kudus, pemerintah daerah menambahkan pengaturan teknis berupa penomoran inventarisasi, batas kecepatan maksimal sekitar 20 kilometer per jam, dan bantuan perawatan dari Dinas Perhubungan. Program serupa juga berlangsung di Jepara, Demak, serta wilayah lain di Jawa Tengah.
Pertumbuhan Program dan Penyebaran ke Daerah
Di Kota Tangerang, Banten, 200 unit becak listrik disalurkan pada pertengahan November.
Media lokal melaporkan nilai satu unit mencapai sekitar Rp23 juta, dengan rencana penyaluran 10.000 unit pada 2025 dan hingga 30.000 unit pada 2026. Becak tersebut diproduksi, antara lain, oleh PT Pindad dan diberikan pelatihan teknis bagi para penerima manfaat.
Sejumlah pengayuh becak memberikan testimoni tentang perubahan signifikan pada beban kerja mereka. “Dengan becak listrik ini kami tidak terlalu capek menggowes,” kata Rosan, salah satu penerima di Tangerang.
Pemerintah daerah di beberapa kota juga berupaya memanfaatkan becak listrik sebagai bagian dari layanan wisata perkotaan. Kudus, misalnya, menjajaki kerja sama dengan platform transportasi lokal dan komunitas sosial untuk menjadikan becak listrik sebagai moda tur kota.
Kritik atas Desain Kebijakan dan Dampak Jangka Panjang
Di tengah perluasan distribusi, kritik terhadap dasar kebijakan program menjadi semakin nyaring. Dr. Jack Febrian Rusdi, pengamat transportasi dan President ASEAN University Collaboration, mengatakan bahwa klaim pemerintah mengenai potensi becak listrik untuk mengentaskan kemiskinan perlu dikaji ulang.
“Ungkapan mengentaskan kemiskinan sepertinya terlalu berlebihan, jika hanya mengganti tenaga manusia dengan baterai tanpa disertai ekosistem pendukung—pelatihan, pemeliharaan kendaraan, dan integrasi ke sistem transportasi lokal—maka dampak terhadap kesejahteraan sangat terbatas,” ujarnya pada 10 Juli 2025.
Sebagian analis menilai program ini belum terhubung dengan jelas ke rencana transportasi jangka panjang, terutama di kota-kota besar yang menghadapi tekanan kemacetan dan polusi.
Dengan nilai investasi ratusan miliar rupiah, pertanyaan muncul apakah becak listrik seharusnya menjadi prioritas dibandingkan perbaikan armada angkutan umum listrik yang berdampak sistemik.
Respon Pemerintah Daerah dan Narasi yang Berkembang
Meski kritik mengemuka, sejumlah pemerintah daerah memuji manfaat langsung program ini.
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan bahwa bantuan tersebut “sangat bermanfaat, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan para pengemudi becak kayuh, tetapi juga mendukung upaya menuju transportasi yang ramah lingkungan,” dalam pernyataannya pada 11 November.
Di kota-kota penerima, becak listrik kini menjadi bagian baru dari lanskap transportasi jalanan. Bagi sebagian pengayuh becak lansia, program ini menjadi cara untuk tetap bekerja tanpa kelelahan ekstrem.
Sementara bagi pemerintah pusat, program ini tampaknya berperan sebagai titik temu antara agenda kesejahteraan, transisi energi, dan identitas politik baru.***
