JAKARTA — Bawaslu RI merekomendasikan Panitia Pengawas Luar Negeri (PPLN) melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk metode pos dan Kotak Suara Keliling (KSK) di Kuala Lumpur. Bawaslu menilai metode KSK tidak berjalan mulus, dan ada pengunduran anggota PPLN
“Rekomendasi tersebut berdasarkan adanya pelanggaran administrasi saat pemungutan suara pada 11 Februari 2024 lalu,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers di kantor Bawaslu, Rabu (14/2/2024).
Pemilu 2024 di Malaysia dilaksanakan di gedung ikonik WTC Kuala Lumpur, Minggu (11/2/2024). Dilansir BBC Indonesia, saat pemungutan suara berlangsung dari pukul 11.00 hingga 13.00 siang waktu setempat, WNI yang memilih begitu banyak sehingga sempat terjadi aksi saling dorong antara WNI.
Ini memang yang pertama kalinya Pemilu Indonesia di Malaysia dilaksanakan di WTC. Sebelumnya pemilu Indonesia dilangsungkan di tiga tempat: KBRI Kuala Lumpur, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, dan Rumah Duta Besar Indonesia untuk Malaysia.
Aktivis LSM Migrant Care, Siti Badriyah, mengaku ada temuan-temuan yang mengindikasikan potensi kecurangan pemilu di Malaysia. “Yang saya temukan di Kuala Lumpur, ada nomor-nomor paspor lama yang masuk ke DPT, padahal para pemiliknya sudah perpanjang paspor dan dapat nomor paspor baru,” ujar Siti kepada BBC.
Mengenai penyelenggaraan pemilu di Malaysia, Titi Anggraini, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan dirinya memperoleh informasi bahwa banyak pemilih mengalami kebingungan karena mengaku belum mendapatkan informasi atau sosialisasi terkait proses atau alur pemungutan suara di TPSLN di Pemilu 2024.
“Bahkan sejumlah pemilih tidak tahu cara men-scan barcode cekdptonline.kpu.go.id. Sayangnya tidak terdapat petugas penerangan atau sosialisasi di pintu masuk WTC yang bisa menjadi pusat bantuan bagi pemilih,” ujar Titi kepada BBC News Indonesia.
Metode KSK Tidak Berjalan Mulus
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan, metode KSK yang dijalankan KPU tidak berjalan dengan mulus. Metode tersebut tidak mampu menjangkau para pemilih. Akibatnya pemilih tidak bisa menggunakan hak suaranya.
“Bahkan terjadi lonjakan pemilih dengan metode pos. Selain itu terjadi pergeseran sebanyak 50 ribu pemilih TPS menjadi pemilih melalui KSK, tanpa dilakukan proses coklit secara keseluruhan,” ungkapnya.
Bagja mengatakan, permasalahan juga terjadi pada PPLN Kuala Lumpur yang mengundurkan diri beberapa hari sebelum pemungutan suara dimulai. Seharusnya, penyelenggara pemilu tetap melaksanakan tugasnya sampai tahapan selesai.
“KPU harus melakukan cross check terhadap jajarannya. Supaya tidak menimbulkan masalah pada kemudian hari,” terangnya.
Anggota KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan keputusan melakukan PSU saat ini sedang dikoordinasikan untuk persiapan teknisnya. Setelah ada rekomendasi dari Panwaslu Kuala Lumpur.
“Kami akan lakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Panwas KL untuk apa saja yang harus kami lakukan dalam hal temuan, bukan temuan, rekomendasi panwas tersebut,” kata Betty kepada awak media, Rabu (14/2/2024).
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kiri) saat konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Rabu (15/2/2024) malam. ___FOTO:Bawaslu RI
