Polisi menaikkan status kasus kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi ke tahap penyidikan. Simak hasil analisis TAA dan bukti adanya unsur pidana.
Penulis: Faried Wijdan
Ilmuwan Tawarkan Penjelasan Ilmiah di Balik Kisah Nabi Musa Membelah Laut Merah
Simulasi komputer dan kajian oseanografi menunjukkan angin kencang serta pasang surut mampu membuka jalur kering sementara di Teluk Suez.
Ironi MANPK: Menakar Makna Label ‘Unggulan’ Saat Pemerintah Cabut Subsidi Uang Makan
Kebijakan pencabutan anggaran uang makan MANPK Makassar memicu polemik. Di tengah proyek Makan Bergizi Gratis, beban biaya kini dialihkan ke wali murid.
Hardiknas: FGSNI Tegaskan Kesejahteraan Guru Harus Lampaui Prioritas Makan Bergizi Gratis
Ketua Umum FGSNI Agus Mukhtar menekankan bahwa kesejahteraan guru adalah investasi utama pendidikan nasional yang tidak boleh kalah saing dengan program intervensi sosial.
Fordek Dorong Pengadilan Niaga Syariah
Forum Dekan FSH se-Indonesia (Fordek) mendesak pembentukan Pengadilan Niaga Syariah dan revisi UU Kepailitan dalam Rakernas di Ambon guna jamin kepastian hukum.
Avanza Pengantar Jemaah Haji Dihantam Kereta, 4 Tewas
Rombongan pengantar calon jemaah haji di Grobogan kecelakaan maut dini hari — 4 tewas, 5 luka, mobil terpental 20 meter ke sawah setelah dihantam KA Argo Bromo Anggrek.
UIN Jakarta Tolak Tolok Ukur Industri Jadi Satu-satunya Patokan Prodi
UIN Jakarta menolak penutupan prodi berbasis logika industri semata. Kampus dinilai punya mandat membangun peradaban, bukan sekadar mencetak tenaga kerja.
Muhaimin Desak NU Kembali Bermusyawarah
Muhaimin Iskandar mengkritik keras kepemimpinan PBNU terkait konflik internal dan sistem voting. Simak analisis historis suksesi kepemimpinan NU di sini.
Tersinggung Sindiran Merz soal Iran, Trump Ancam Tarik Pasukan AS dari Jerman
Presiden AS Donald Trump mengancam menarik pasukan dari Jerman setelah Kanselir Friedrich Merz menyindir Washington yang kalah langkah dari Iran.
Guru Madrasah Tagih Bukti PPPK Kemenag
Ribuan guru madrasah swasta menunggu bukti konkret Kemenag soal PPPK. FGSNI menilai komitmen harus berujung regulasi, kuota, dan SK.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









