Perekonomian Indonesia menghadapi ancaman serius berupa pembengkakan subsidi energi, lonjakan inflasi, hingga pelemahan nilai tukar Rupiah.
Badai ekonomi ini merupakan imbas langsung dari keputusan Garda Revolusi Iran memblokade Selat Hormuz, merespons serangan mematikan Amerika Serikat dan Israel. Menghadapi krisis ini, pemerintah RI mulai menyiapkan skenario darurat lintas lembaga.
Eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah kini mengirimkan gelombang kejut yang langsung mengancam stabilitas perekonomian Indonesia. Serangan militer berskala besar Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang berujung pada penutupan Selat Hormuz, menghadirkan risiko ganda bagi ekonomi domestik.
Dewan Penasihat CILT Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, membunyikan alarm kewaspadaan terkait potensi destabilisasi ekonomi. Ia memproyeksikan dua pukulan telak yang akan segera menghantam Indonesia dalam jangka pendek.
Pertama, lonjakan harga impor minyak. Sebagai negara net importir minyak, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global. “Jika harga acuan minyak dunia melebihi asumsi APBN, pemerintah harus melakukan penyesuaian yang menyebabkan beban APBN membesar. Belum lagi dampak lanjutannya pada inflasi dan peningkatan biaya logistik,” jelas Yukki, Ahad (1/3/2026).
Kedua, ancaman volatilitas nilai tukar Rupiah. Ketegangan geopolitik selalu memicu kepanikan investor, mendorong mereka menarik dana (capital outflow) dari negara berkembang menuju aset aman (safe haven) seperti dolar AS dan emas. Tekanan jual di pasar saham dan obligasi domestik ini berpotensi kuat melemahkan Rupiah. Imbasnya, biaya impor akan semakin mahal dan tekanan inflasi kian tak terbendung.
Biang Keladi: Blokade Jalur Nadi Energi Global
Ancaman ekonomi yang membayangi Indonesia ini berakar dari situasi panas di perairan selatan Iran. Buntut dari serangan AS dan Israel yang menewaskan Pimpinan Tinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Garda Revolusi Iran (IRGC) mengambil langkah drastis dengan memblokade Selat Hormuz.
”Saat ini pasukan IRGC telah menutup Selat Hormuz menyusul agresi terhadap Iran,” ungkap Brigadir Jenderal IRGC Ibrahim Jabari. Keputusan ini bahkan sudah menyebar melalui transmisi radio VHF yang melarang seluruh kapal niaga melintasi kawasan tersebut.
Langkah Iran ini langsung mencekik rantai pasok logistik dunia. Selat Hormuz bukanlah jalur perairan biasa; kawasan ini merupakan rute transit bagi sekitar 15 juta barel minyak mentah per hari, atau setara dengan 30 persen total perdagangan minyak laut global.
Harga Minyak Mentah Meroket Tak Terkendali
Kepanikan pasar langsung mengerek harga energi. Pada akhir pekan lalu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) dan Brent telah menyentuh 67 dolar AS dan 72,8 dolar AS per barel. Angka ini diprediksi akan terus melambung tinggi.
Senior Vice President sekaligus Head of Geopolitical Analysis Rystad Energy, Jorge Leon, memperingatkan bahwa konflik telah bergeser dari sekadar serangan simbolis menjadi gangguan sistemik.
“Pada awal perdagangan, minyak mentah Brent berpotensi melonjak 20 dolar AS per barel seiring meningkatnya premi risiko di pasar. Sekitar 8 hingga 10 juta barel per hari pasokan minyak global berpotensi hilang dari pasar jika gangguan ini berlanjut,” papar Leon.
Ekonom Universitas Andalas, Prof. Dr. Syafruddin Karimi, mengamini proyeksi tersebut. Ia menilai harga minyak berpeluang menembus kisaran 90 hingga 100 dolar AS per barel akibat gangguan logistik ini.
“Penutupan Hormuz mendorong lonjakan harga yang tajam karena pasar bergerak mengikuti probabilitas gangguan, bukan menunggu kelangkaan fisik. Ketika perusahaan pelayaran menahan pengiriman, pasokan tidak hilang seketika, tetapi tertahan di logistik. Efeknya tetap sama: biaya energi naik, ongkos produksi naik, dan inflasi menguat di negara pengimpor,” tegas Syafruddin.
Langkah Antisipasi Darurat Pemerintah RI
Merespons ancaman di depan mata, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Sejumlah langkah mitigasi proaktif lintas kementerian dan lembaga mulai berjalan untuk menciptakan bantalan kejut (shock absorber) dari krisis Timur Tengah.
Dari sisi pasokan energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) langsung bermanuver mencari alternatif pasokan minyak mentah dari luar kawasan Timur Tengah, seperti Afrika dan Amerika Latin. Selain mengamankan stok operasional kilang, pemerintah juga mempercepat implementasi program bahan bakar nabati (biodiesel) dengan persentase campuran yang lebih tinggi untuk menekan volume impor solar.
Di sektor fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai melakukan stress test terhadap postur APBN 2026. Pemerintah menghitung ulang skenario penebalan subsidi energi dan kompensasi agar lonjakan harga minyak dunia tidak langsung membebani daya beli masyarakat. Selain itu, opsi refocusing atau relokasi anggaran dari sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) mulai disiapkan sebagai dana cadangan jika inflasi merambat ke sektor pangan.
Sementara itu, untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia (BI) bersiaga penuh di pasar keuangan. BI meningkatkan intensitas intervensi ganda (triple intervention) di pasar valuta asing—baik transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN)—demi mencegah modal asing keluar secara masif dan menahan Rupiah agar tidak terperosok lebih dalam, sembari mempertahankan kebijakan suku bunga acuan yang ketat.
Melihat skala krisis yang mengintai, koordinasi cepat sangat krusial. “Kedua hal ini (APBN dan Rupiah) perlu terus menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia agar segera mengkalkulasi kesiapan dalam menghadapi berbagai skenario lanjutan. Tentunya, kita berharap stabilitas kawasan Timur Tengah segera terwujud,” tutup Yukki.***
