Perekonomian Indonesia menghadapi ancaman serius berupa pembengkakan subsidi energi, lonjakan inflasi, hingga pelemahan nilai tukar Rupiah.
Badai ekonomi ini merupakan imbas langsung dari keputusan Garda Revolusi Iran memblokade Selat Hormuz, merespons serangan mematikan Amerika Serikat dan Israel. Menghadapi krisis ini, pemerintah RI mulai menyiapkan skenario darurat lintas lembaga.
Eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah kini mengirimkan gelombang kejut yang langsung mengancam stabilitas perekonomian Indonesia. Serangan militer berskala besar Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang berujung pada penutupan Selat Hormuz, menghadirkan risiko ganda bagi ekonomi domestik.
Dewan Penasihat CILT Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, membunyikan alarm kewaspadaan terkait potensi destabilisasi ekonomi. Ia memproyeksikan dua pukulan telak yang akan segera menghantam Indonesia dalam jangka pendek.
Pertama, lonjakan harga impor minyak. Sebagai negara net importir minyak, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global. “Jika harga acuan minyak dunia melebihi asumsi APBN, pemerintah harus melakukan penyesuaian yang menyebabkan beban APBN membesar. Belum lagi dampak lanjutannya pada inflasi dan peningkatan biaya logistik,” jelas Yukki, Ahad (1/3/2026).
Kedua, ancaman volatilitas nilai tukar Rupiah. Ketegangan geopolitik selalu memicu kepanikan investor, mendorong mereka menarik dana (capital outflow) dari negara berkembang menuju aset aman (safe haven) seperti dolar AS dan emas. Tekanan jual di pasar saham dan obligasi domestik ini berpotensi kuat melemahkan Rupiah. Imbasnya, biaya impor akan semakin mahal dan tekanan inflasi kian tak terbendung.
Biang Keladi: Blokade Jalur Nadi Energi Global
Ancaman ekonomi yang membayangi Indonesia ini berakar dari situasi panas di perairan selatan Iran. Buntut dari serangan AS dan Israel yang menewaskan Pimpinan Tinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Garda Revolusi Iran (IRGC) mengambil langkah drastis dengan memblokade Selat Hormuz.
