Ia menilai, anggaran negara harus tetap fokus pada program prioritas, dan bukan untuk lembaga baru yang belum terbukti manfaatnya bagi publik. Meski begitu, Purbaya juga tak menutup pintu sepenuhnya.
Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, ia menyebut bahwa mendukung ide family office asal sumber dananya murni dari swasta dan kerangkanya jelas secara hukum. Dengan kata lain, ia tidak menolak idenya, hanya memastikan disiplin fiskal tetap dijaga.
Apa Itu Family Office dan Kenapa Jadi Perdebatan?
Secara sederhana, family office adalah lembaga pengelola kekayaan keluarga kaya raya—baik dalam bentuk investasi, filantropi, maupun perencanaan warisan. Model ini populer di negara seperti Singapura dan Hong Kong, di mana banyak miliarder dunia menitipkan aset mereka karena jaminan hukum, insentif pajak, dan stabilitas ekonomi yang tinggi.
Indonesia, menurut Luhut, punya potensi besar untuk menjadi pemain baru di kawasan. Dengan regulasi yang tepat, family office bisa membantu menarik dana global, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan reputasi keuangan nasional. Namun bagi Purbaya, kehati-hatian tetap nomor satu. Ia khawatir jika kebijakan ini dijalankan tanpa perencanaan matang, justru membuka celah penyalahgunaan dan mengganggu transparansi fiskal.
Polemik antara Luhut dan Purbaya memperlihatkan dilema klasik dalam kebijakan ekonomi: bagaimana negara bisa menarik investasi besar tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas publik. Jika diatur dengan benar, family office bisa membawa arus modal baru dan memperkuat posisi Indonesia di peta keuangan global. Tapi tanpa aturan yang jelas, gagasan ini bisa mandek—atau bahkan menjadi beban baru bagi keuangan negara.
Pada akhirnya, masa depan family office di Indonesia akan bergantung pada bagaimana pemerintah menyeimbangkan ambisi dengan realitas. Apakah Indonesia siap menjadi rumah bagi kekayaan global tanpa mengorbankan kepercayaan publik? Pertanyaan itu kini tengah menunggu jawaban dari langkah konkret para pembuat kebijakan.***
