Anggarkan Rp500 Miliar per Tahun untuk Warga Berobat Gratis, Pemkot Surabaya Raih UHC Award 2024

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina dengan penghargaan UHC Award. (Dok. Pemkot Surabaya)
SURABAYA—Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum lama ini menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2024 dari BPJS Kesehatan. Pemkot Surabaya menyebut penghargaan ini merupakan bukti dari komitmen mereka dalam memastikan setiap warganya mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial.

Penghargaan UHC Award tersebut, diterima Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina, yang hadir mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam acara yang berlangsung di Jakarta.

Acara UHC Award 2024 ini dihadiri langsung Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) K.H. Ma’ruf Amin, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Dalam sambutannya, Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan, berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 276 juta jiwa. Jumlah tersebut sama dengan sekitar 98 persen dari total penduduk Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Pencapaian ini tidak lepas dari peran, sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah (pemda),” kata Wapres.

Wapres juga menerangkan bahwa ada sebanyak 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota penerima UHC Award tahun 2024. Menurutnya, penghargaan ini menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi pemda dalam mewujudkan UHC dengan cakupan kepesertaan program JKN minimal 95 persen dari total penduduk.

“Saya harap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyampaikan, penghargaan UHC Award 2024 ini sebagai bentuk apresiasi bagi pemda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan UHC.

“Juga berkomitmen mendukung program JKN serta mendorong, memotivasi pemda provinsi dan kabupaten/kota lainnya untuk mencapai UHC dan mempertahankannya di tahun 2024,” kata Ali Ghufron.

Pos terkait