Teuku menekankan bahwa pemerintah Indonesia wajib berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia harus tampil netral dan menolak berpihak jika perang benar-benar berkecamuk.
Selanjutnya, Indonesia harus memperketat penjagaan ruang udara, darat, dan laut di seluruh wilayah Nusantara. Langkah preventif ini sangat penting untuk menangkal berbagai ancaman tak kasat mata imbas dari peperangan.
”RI dengan sumber dayanya yang terbatas harus segera mengendalikan seluruh ruang perbatasannya. Tujuannya agar kita terbebas dari penyusupan sipil bersenjata, penyelundupan senjata, spionase, hingga ancaman perang elektronik,” jelas Teuku.
Diplomasi Global dan Penguatan Keamanan Dalam Negeri
Selain memperkuat perbatasan, Indonesia juga perlu mengambil inisiatif berani melalui jalur diplomasi. Teuku mendorong pemerintah Indonesia agar mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang istimewa.
Sebagai pamungkas, pemerintah harus mengonsolidasikan sistem keamanan nasional secara menyeluruh agar Indonesia tidak terseret menjadi medan pertempuran baru.
”RI perlu menyelenggarakan sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang melibatkan TNI, Polri, Komcad, rakyat terlatih, dan pertahanan sipil. Kita bertujuan mencegah pihak mana pun menjadikan Indonesia sebagai target baru untuk memperluas medan perang,” pungkas Teuku menutup penjelasannya.
Konflik AS dan Iran membuktikan bahwa konstelasi politik global bisa berubah dalam sekejap. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Indonesia tentu harus tetap waspada dan bersiap menghadapi berbagai dampak turunan geopolitik serta ekonomi dari ketegangan di Timur Tengah ini.***
