Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menepis klaim Wapres Gibran bahwa Presiden Prabowo menyarankan pembuktian ijazah di PTUN, merujuk pada analisis hukum Yusril Ihza Mahendra.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal arahan penyelesaian polemik ijazahnya.
Gibran sebelumnya menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankannya berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Syahganda memastikan informasi tersebut tidak tepat.
“Aku kan sampai jam enam di Istana. Aku melihat Yusril bertemu Presiden yang terakhir, berarti pandangan hukum Yusril yang benar,” kata Syahganda kepada awak media, Rabu, 11 November 2026.
Pertemuan Terakhir di Istana Negara
Syahganda merujuk pada rangkaian agenda di Istana Negara pada Selasa sore, 10 November 2026. Saat itu, Presiden baru saja merampungkan acara penyerahan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional.
Setelah seluruh rangkaian acara selesai, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menghadap Presiden. Ia memberikan gambaran hukum secara komprehensif.
Pandangan Hukum Yusril
Ihwal penjelasan di Istana, Yusril sebelumnya telah menegaskan ketiadaan celah hukum lagi bagi Gibran di PTUN. Hal ini dikarenakan putusan terkait dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah berstatus final serta mengikat.
“Bahwa Yusril mengatakan tidak ada kesempatan untuk di PTUN, artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden. Itulah concern Presiden,” tutur Syahganda menegaskan.
Acuan Sikap Presiden
Selain itu, Syahganda meyakini bahwa analisis Menteri Koordinator Hukum tersebut otomatis menjadi landasan sikap Prabowo. Ia menilai saran Yusril merupakan langkah yang mewakili pemikiran pemerintah.
Ia pun menepis kemungkinan Presiden memberikan anjuran yang berlawanan dengan pandangan menteri koordinatornya sendiri. Baginya, tidak ada lagi ruang untuk manuver hukum lanjutan.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran melakukan perlawanan hukum. Pandangan hukum Bapak Presiden diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra,” ujar Syahganda. ***
