Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung mendorong pembenahan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Regulasi tersebut diharapkan memperkuat tertib administrasi, kepastian hukum, pemanfaatan, dan pengawasan aset pemerintah. Anggota Pansus 21 DPRD Kota Bandung, Juniarso Ridwan, mengatakan, empat prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam penyusunan regulasi sekaligus acuan untuk mengidentifikasi persoalan pengelolaan aset daerah.
“Kami akan melihat sejauh mana peraturan ini dapat mendukung tata kelola Barang Milik Daerah. Ada empat hal yang harus menjadi perhatian, yaitu tertib administrasi, tertib hukum, tertib pemanfaatan, dan tertib pengawasan,” ujar Juniarso.
Menurut dia, pembahasan Raperda tidak cukup hanya berfokus pada penyusunan norma. Regulasi baru harus mampu menjawab persoalan konkret yang muncul dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.
Raperda tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pembaruan aturan diperlukan agar aset pemerintah tercatat dengan baik, memiliki kepastian hukum, serta dapat dimanfaatkan secara optimal.
Juniarso menegaskan, barang milik daerah merupakan aset publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Pengelolaannya mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi, kepastian hukum, pemanfaatan, pemindahtanganan, hingga pengamanan aset.
Sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Bandung pada 2026 turut menunjukkan pentingnya kejelasan aturan tersebut. Di antaranya kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Kebun Binatang Bandung serta persetujuan hibah aset di Jalan Cihampelas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Juniarso berharap Raperda yang tengah dibahas dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait pemanfaatan maupun pengalihan aset milik daerah.***
