Pengenaan PPN 11 persen pada pembalut dinilai membebani perempuan berpenghasilan rendah, memicu dorongan akademisi agar produk menstruasi dibebaskan dari pajak.
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen pada produk pembalut memicu perdebatan terkait keadilan sosial.Pakar perpajakan menilai kebijakan konsumsi ini menciptakan beban fiskal struktural bagi kaum perempuan.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Prof Heru Tjaraka menjelaskan, pembalut dikenai pajak murni karena berstatus Barang Kena Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022.
Sistem perpajakan nasional memang berlandaskan asas netralitas yang tidak memandang gender konsumen. Namun, Heru mengingatkan bahwa produk sanitasi menstruasi merupakan kebutuhan biologis mutlak yang tidak dapat dihindari.
Dampak Kesehatan bagi Warga Miskin
Bagi kelompok berpenghasilan rendah, beban tarif pajak memicu perubahan perilaku yang membahayakan kesehatan reproduksi. Banyak perempuan terpaksa mengurangi frekuensi penggantian pembalut harian demi menghemat pengeluaran.
Sebagian lainnya bahkan beralih menggunakan bahan alternatif tidak steril yang memicu risiko infeksi. Heru menilai peninjauan regulasi agar pembalut bebas PPN sejalan dengan transformasi hukum pajak modern yang responsif.
Kalkulasi Fiskal dan Opsi Kebijakan
Secara hitungan anggaran, potensi penerimaan negara yang hilang akibat pembebasan ini tergolong minim. Potensi PPN pembalut hanya berkisar Rp1,5 triliun hingga Rp2,5 triliun, atau kurang dari 0,3 persen dari total penerimaan PPN.
Kehilangan potensi penerimaan tersebut dinilai mudah ditutup melalui intensifikasi pos lain, seperti pajak transaksi digital. Kebijakan ini tidak akan mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Heru merekomendasikan dua opsi solusi kepada pemerintah. Langkah pertama adalah merevisi PP 49/2022 untuk menetapkan pembalut sebagai barang kebutuhan pokok, atau opsi kedua menerapkan skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP).***
