Kabar pencekalan Mendagri Tito Karnavian beredar di tengah kasus penyadapan Presiden. Hingga Senin siang, belum ada yang membenarkan.
Kabar pencekalan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke luar negeri beredar sejak akhir pekan lalu.
Hingga Senin, 9 November 2026, pukul 14.21 WIB, belum ada otoritas yang membenarkannya. Kabar penangkapan yang menyertainya malah sudah dibantah.
Yusril: Belum Tahu, Perlu Mengecek Dulu
Menurut laporan beberapa media, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku belum mengetahui kebenaran kabar itu.
Ia mengatakan perlu mengecek lebih dulu kepada Menteri Imipas dan Direktur Jenderal Imigrasi untuk memastikan ada tidaknya permohonan pencegahan.
Kementerian Imipas dan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Tito pun belum menyampaikan pernyataan langsung soal isu ini.
Isu penangkapan lebih dulu dibantah. Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin pada Minggu, 8 November, menyebut kabar itu “tidak benar”.
Hingga kini belum ada keterangan resmi yang menyatakan Tito ataupun mantan Kapolri Idham Azis dicekal, ditangkap, atau ditahan.
Humas Kementerian Dalam Negeri menyatakan Tito justru menghadiri silaturahmi bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang pada Minggu, 8 November.
Ia menghadiri acara itu bersama sejumlah mantan Kapolri, sehingga kabar penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan hoaks.
Jumlah mantan Kapolri yang hadir berbeda di sejumlah laporan, antara sembilan dan sepuluh orang. Selisih itu belum terjelaskan.
Di tengah riuh itu, Tito tetap menjalankan tugasnya sebagai Mendagri. Bareskrim pun meminta publik memverifikasi informasi sebelum memercayainya.
Dari Kasus Penyadapan ke Nama Tito
Kabar ini bermula dari kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Bareskrim mengumumkan tiga tersangka pada 3 November.
Satu tersangka bertambah pada 5 November. Kini empat jenderal polisi berstatus tersangka: Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Mereka diduga menyadap lewat sistem LIMS tanpa mengikuti prosedur Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, lalu menghapus berkas hasil sadapan sekitar Oktober 2026.
Sasaran sadapan tak hanya Prabowo, tapi juga pejabat, politikus, jurnalis, dan pengusaha.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai perbuatan itu mengarah pada makar. Prabowo juga memberhentikan Listyo dari jabatan Kepala KSP.
Nama Tito ikut terseret oleh empat pemicu yang saling bertumpuk, bukan lantaran bukti hukum.
Pertama, Mahfud MD menyebut enam perwira ditangkap di rumah seorang mantan Kapolri. Ia tidak mengungkap nama pemilik rumah, sehingga publik menebak-nebak.
Kedua, Akbar Faizal pada 7 November menulis, “Akhirnya Kapolri ‘Kedua’ Juga Digarap, Gelar Tikar!” Unggahan itu memicu beragam tafsir.
Ketiga, Tito tak terlihat di silaturahmi Persatuan Purnawirawan Polri pada 5 November. Keempat, sebuah akun Instagram menyebut ada menteri berinisial “TK” ditahan.
Warganet lalu mengaitkan inisial itu dengan Tito. Faizal Assegaf bahkan mendesak Tito mengundurkan diri dari kursi Mendagri.
Namun, belum ada bukti resmi yang mengaitkan Tito dengan tindak pidana penyadapan itu.
Pencekalan sendiri tidak bisa dilakukan begitu saja. Aparat penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Bareskrim, mengajukannya lewat Aplikasi Cekal Online milik Imigrasi.
Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko pernah menegaskan bahwa Imigrasi hanya pelaksana teknis yang wajib menindaklanjuti permohonan dari penegak hukum.
Artinya, kepastian soal ada tidaknya pencegahan atas nama Tito berada di tangan Imigrasi dan penyidik pemohon.
Sejumlah hal masih gelap: ada tidaknya permohonan cegah atas nama Tito, identitas pemilik rumah yang disebut Mahfud, serta motif dan isi sadapan.
Istana mengaku belum mengetahui detailnya karena penyidikan masih berjalan.***
