Bahlil kini memegang dua kursi kabinet sekaligus. Jabatan menko itu dibentuk untuk mempercepat hilirisasi, tetapi peta kewenangannya masih menunggu Peraturan Presiden.
Kursinya bertambah satu, kantornya tetap sama. Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Bahlil tidak melepas jabatan lamanya. Ia tetap memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga kini memegang dua pos kabinet dalam waktu bersamaan.
Pengangkatan itu didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104/P Tahun 2026 yang ditetapkan pada 30 September. Kementerian koordinator yang ia pimpin merupakan nomenklatur baru dalam struktur pemerintahan.
Bahlil sendiri mengakui posisinya belum lazim. “Oh iya, ini baru pertama kali saya ditugaskan sebagai Menteri ESDM merangkap Menko,” katanya.
Menunggu Peta dari Perpres
Jabatan baru ini dibentuk untuk mempercepat eksekusi. Meski begitu, daftar kementerian yang akan ia koordinasikan belum terang hingga hari pelantikan.
Sejauh ini Bahlil baru menyebut satu nama, yaitu Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang dipimpin Rosan Roeslani. Menurut dia, kementerian itu menjalankan fungsi teknis dan berada dalam koordinasi kemenko.
Untuk kementerian lain, Bahlil masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur struktur dan kewenangan kemenko tersebut. “Nanti kita lihat Perpres-nya ya,” kata Bahlil.
Selain itu, ia memaparkan alasan pembentukan pos baru tersebut. Hilirisasi dan transisi energi termasuk dalam Asta Cita, sementara gejolak geopolitik dan komitmen Perjanjian Paris menuntut pasokan energi bersih.
Karena itu, kata Bahlil, kedua agenda tersebut “tidak bisa dilakukan dengan cara parsial, tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur.”
Ketika wartawan menanyakan rencana kerja tiga bulan pertamanya, Bahlil enggan menyebut target. “Saya selalu bekerja tiap hari, bukan per tiga bulan,” ujarnya.
Klaim 90 Persen dan Angka di Baliknya
Untuk sementara, kantor kemenko menumpang di Kementerian ESDM. Bahlil beralasan sebagian besar investasi hilirisasi berputar di sektor yang juga ia pimpin.
“Dari total investasi 100 persen, 90 persen ada di sektor ESDM,” kata Bahlil seusai pelantikan.
Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyajikan rincian yang bisa dibandingkan. Realisasi investasi hilirisasi semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun, atau 29,7 persen dari total investasi nasional.
Dari jumlah itu, subsektor mineral menyumbang Rp206,5 triliun dan minyak-gas Rp35,4 triliun. Jika keduanya dijumlahkan, porsinya sekitar 80,6 persen, sementara Bahlil tidak merinci dasar perhitungan angka 90 persen.
Kebutuhan modal ke depan jauh lebih besar. Peta jalan BKPM mencakup 28 komoditas strategis dengan kebutuhan investasi USD618,1 miliar hingga 2040, dan mineral-batu bara menjadi salah satu peluang terbesarnya.
Sebelumnya, Bahlil memimpin Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Lewat pelantikan ini, fungsi koordinasi yang dijalankan satgas itu naik kelas menjadi pos kabinet.
Dari Senayan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saan Mustopa menyambut pos baru itu dengan optimistis. Ia berharap “urusan-urusan yang terkait dengan soal energi itu bisa menjadi lebih baiklah semuanya.”
Catatan berbeda datang dari Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch (IMEW) Ferdy Hasiman. Menurut dia, rangkap jabatan menambah lapisan kebijakan yang justru berpotensi memperlambat hilirisasi.
Ferdy juga menyoroti dominasi pembangkit listrik batu bara dan insentif kendaraan listrik yang belum optimal. “Transisi energi juga masih panjang,” ujarnya.***
