Mahfud MD menilai KPK enggan memeriksa Nusron Wahid dalam kasus suap HGB karena tekanan politik. Ia juga menyoroti dugaan kedekatan Nusron dengan jaringan mafia hukum.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) takut memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Ketakutan lembaga antirasuah ini diduga terkait perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan kementerian tersebut. Mahfud menilai keterlambatan pemeriksaan ini dipengaruhi oleh tekanan serta kesopanan politik.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu juga membongkar dugaan relasi Nusron dengan tokoh di luar struktur resmi partai. “Saya melihatnya ini lebih hubungan jabatan Nusron dengan para mafioso, seperti Fahd A Rafiq yang juga Golkar, tapi dia kan bukan pengurus juga,” kata Mahfud, dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (18/9/2026).
Ihwal kasus ini, KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. Lembaga tersebut menetapkan delapan tersangka, dengan empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron. Keempatnya termasuk mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq.
Dugaan Manuver Mafia Hukum
Mahfud memperingatkan potensi masuknya mafia ke dalam instansi pemerintah untuk mengamankan perkara ini. Apalagi, salah satu pelaku yang ditangkap secara terang-terangan menyebut uang suap tersebut berhubungan dengan Nusron. Menurutnya, publik akan kehilangan kepercayaan jika masalah ini tidak diklarifikasi secara terbuka.
“Itu bisa saja terjadi, yang namanya ini kerjaan-kerjaan mafia, dan mafia itu punya kekuatan untuk nyelusup ke mana-mana,” ujar Mahfud.
Selain itu, ia mendesak agar penegak hukum segera merespons dugaan keterlibatan pejabat struktural di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Respons Nusron Wahid
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid buka suara mengenai operasi senyap KPK di kementeriannya. Ia memastikan pelayanan publik di kantor pemerintah tersebut tidak akan terganggu oleh proses hukum yang sedang berjalan. Nusron berjanji akan melakukan percepatan perbaikan pelayanan internal pascapenggeledahan.
Politikus Partai Golkar ini juga menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi di instansinya. “Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini,” ujar Nusron.***
