Mantan staf Kementerian Agama mengungkap rincian dokumen estimasi pembagian kuota haji tambahan untuk anggota dewan hingga organisasi massa dalam sidang korupsi.
Mantan Staf Seksi Kementerian Agama Ridwan Kurniawan membenarkan dokumen estimasi pembagian kuota haji tambahan yang mencatut sejumlah instansi. Keterangan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.
Dokumen tersebut merinci alokasi kuota untuk sejumlah pihak, termasuk 200 porsi bagi anggota legislatif dan 500 porsi untuk organisasi kemasyarakatan. “Kurang lebih,” kata Ridwan Kurniawan membenarkan rancangan estimasi tersebut pada Selasa, 8 September 2026.
Menyangkut penyusunan catatan tersebut, Ridwan mengetik dokumen saat membahas pembagian kuota bersama atasannya. Sosok atasan itu adalah Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Abdul Muhyi.
Ridwan mengeklaim daftar penerima tersebut berasal dari catatan yang dibawa dan diperlihatkan langsung oleh Abdul Muhyi. “Waktu itu ditulis di komputer jinjing saya. Pak Muhyi yang nyuruh,” kata Ridwan Kurniawan.
Kerugian Ratusan Miliar
Perkara dugaan rasuah yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini didakwa memicu kerugian negara hingga Rp622,09 miliar. Nilai kerugian ini merujuk pada laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan.
Saat jaksa penuntut umum mencecar rincian penerima dari legislatif maupun kelompok agama tertentu, saksi bersikukuh tidak mengetahui detailnya. Ia beralasan sekadar memindahkan informasi ke dalam dokumen elektronik.
“Anggota DPR saja. Saya hanya mengetik,” kata Ridwan.
Jaksa persidangan juga menyoroti jatah sebanyak 500 kuota yang dikabarkan mengalir untuk entitas organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ridwan kembali menegaskan posisinya yang tidak memahami teknis pembagian tersebut di lapangan.
“Saya hanya mengetik. Yang saya tahu NU itu Nahdlatul Ulama,” kata Ridwan Kurniawan.***
